Di masa silam, negeri ini memang terbentuk dari sekian kerajaan. Masing-masing kerajaan memiliki wilayah kekuasaan, masa kejayaan, kecenderungan politik, kekerabatan, bahkan polemik politiknya sendiri-sendiri. Dalam rentetan sejarah yang acap kali ditemukan di berbagai literatur, kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh, kembang, dan surut bebarengan dengan masuk-populernya agama di negeri ini. Menariknya, kerajaan Islam di Nusantara mengembangkan nasionalisme lokal, bukan sistem khilafah.
Misalnya saja Kesultanan Demak yang bernuansa ajaran Islam, di mana kalangan bangsawan dan rakyatnya kebanyakan menganut agama Islam. Tetapi Islam di sini tidak merupa sebagai regulasi formalistik Kesultanan Demak dalam pemerintahan. Melainkan Islam menjadi nilai yang diinternalisasikan ke dalam masyarakat melalui serangkaian gerak sosial dan kebudayaan setempat. Pun pada kerajaan-kerajaan lain juga terjadi hal serupa.
Memasuki era kolonial, kerajaan-kerajaan ini lantas berelasi dengan rupa yang beragam. Beberapa di antaranya berdekatan dengan kolonial sebagai mitra dagang. Beberapanya lagi memberi jarak karena menilai kolonial sebagai ancaman kesejahteraan rakyatnya yang mesti dipaksa angkat kaki dengan cara berembug dan atau konfrontasi fisik. Tapi ada juga dari beberapa raja yang mengajak kolonial untuk bekerja sama dengan perjanjian yang telah ditentukan di muka. Meskipun dalam pungkasannya di berbagai babad, hikayat, maupun tutur di masa silam, semua model relasi tersebut berakhir dengan pertempuran yang dimenangkan pihak kolonial.
Hanya saja, narasi semacam ini belakangan dibingkai oleh gerakan khilafah sebagai upaya perlawanan yang mesti dilanjut-tunaikan. Kerajaan-kerajaan Islam negeri ini di masa silam, bagi mereka telah meletakkan pondasi dasarnya. Dan pondasi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi cerita saja. Pondasi itu mesti ditegakkan dengan merupa pendirian negara Islam yang berbasis pada Al-Quran dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad.
Salah satu yang getol menyuarakan hal demikian bisa kita lacak di akun instagram @jejakkhilafahdinusantara. Akun tersebut cukup produktif memproduksi sekian kerajaan-kerajaan di negeri ini yang mereka nilai sebagai basis legitimasi historis adanya khilafah. Mereka juga mengutip sekian pernyataan yang tertuang di babad, hikayat, catatan kolonial, maupun lokal dengan sepotong-sepotong. Kutipan itu lantas diulas dengan memuat pesan samar tentang pentingnya pendirian khilafah islamiyah secara kaffah di negeri ini.
Di konten terbarunya yang publish pada 06 Maret 2023 tentang Sultan Nuku dan Kesultanan Tidore, mereka membingkai upaya perlawanan Sultan Nuku kepada VOC Belanda sebagai penegakkan kedaulatan Islam di ujung timur. Postingan dengan like 263 ini bercaption bernada provokatif: “Seruan Jihad fisabilillah untuk melawan Belanda adalah bukti, bahwa semangat perjuangan para pahlawan dan pendahulu kita adalah semangat Islam, bukan semangat nasionalisme.”
Padahal jika melihat beberapa riset misalnya yang ditulis oleh Rusdiyanto ihwal Kesultanan Ternate dan Tidore (2018), di masa awal sebelum kedatangan Belanda, Spanyol telah berkawan erat dengan Sultan Tidore, Sultan Mansyur (1512-1526). Mereka saling bertukar komoditas demi menaikkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tidore. Hanya saja karena pihak Portugis merasa dikesampingkan, akhirnya terjadi peperangan perebutan wilayah. Di sini yang jadi poin utama dalam peperangan bukan dalam rangka pendirian kedaulatan Islam, tetapi karena motif ekonomi.
Setelah peperangan rampung, Kesultanan Tidore mengalami masa stagnan. Sampai akhirnya Sultan Nuku menjadi pemimpin dengan lantang hendak mengusir Belanda. Namun perjuangannya mesti terhenti setelah ia ditangkap dan diasingkan ke Srilanka. Di era selanjutnya muncul lagi Sultan Kaicil Nuku yang memerintah Kesultanan Tidore. Ia lebih berani berkonfrontasi dengan Belanda. Wilayah kekuasaannya membentang dari Tidore, Papua bagian Barat, Kepulauan Aru, bahkan sampai pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik. Barangkali yang dimaksud pengagum khilafah jika dilihat dari narasi di postingan instagramnya adalah Sultan Kaicil Nuku ini.
Lantas, apakah memang benar, Sultan Kaicil Nuku bermaksud mendirikan kedaultan Islam di wilayah timur negeri ini?
Merujuk pada buku Kesultanan Islam Nusantara (2010) yang ditulis Darmawijaya, ada empat cita-cita politik yang hendak ditunaikan Sultan Kaicil Nuku ketika memimpin Kesultanan Tidore. Pertama, mempersatukan seluruh Kesultanan Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh. Selanjutnya, memulihkan kembali empat pilar kekuasaan Kesultanan Maluku. Yang ketiga, mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat Kesultanan Maluku. Dan terakhir, mengenyahkan kekuasaan dan penjajahan asing dari Maluku.
Dari keempat cita-cita Sultan Kaicil Nuku tersebut, tidak ada pernyataan secara eksplisit maupun samar ihwal pendirian kedaulatan Islam di Maluku. Justru sebaliknya, cita-cita politik itu didasari oleh kesadaran nasionalisme yang bersifat lokal. Nasionalisme sebelum kemunculan organisasi nasional semacam Budi Oetomo, dan semacamnya. Nasionalisme yang mendasarkan kecintaan pada tanah air yang emoh dikuasai kolonial dengan memperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Nasionalisme lokal yang ditunaikan Sultan Kaicil Nuku di Kesultanan Tidore ini jamak ditemukan pada kesultanan atau kerajaan negeri ini di masa silam, utamanya dalam konteks kolonial. Nasionalisme lokal yang didasarkan pada cinta tanah air, bukan pada ambisi mendirikan kedaulatan Islam.
