Bak rutinitas tahunan. Hilir mudik isu PKI di bulan September pasti menguat, terlebih jika akhir bulan sudah dekat. 30 September menghimpun memori yang menyejarah dan amat lekat tentang peristiwa pemberontakan 30 September 1965 silam. Hampir tiap tahun film dokumenter gubahan pemerintah Orde Baru tentang aksi yang marak disebut G30S/PKI tersebut diputar oleh berbagai elemen masyarakat. Namun masyarakat kita luput, jika bukan sengaja dibuat lepas ingatan, tentang episode lanjutan berupa tragedi pembantaian mengerikan kepada setidaknya lima ratus ribu bahkan konon jutaan masyarakat yang dituduh komunis, baik yang memang betul anggota PKI maupun yang terduga komunis. Selain amnesia atas sejarah pembantaian tersebut, kabut sejarah tentang apa yang sebetulnya terjadi pada 30 September 1965, termasuk siapa sebenarnya yang mendalangi kudeta itu pun masih sedemikian tebal.
Ketika itu, orang-orang yang terindikasi sebagai komunis dibunuh, disiksa, dihilangkan paksa, dihukum tanpa proses peradilan, dilecehkan, diperkosa, juga diberangus hak-hak sipil dan politiknya. Banyak orang-orang tak bersalah harus menjadi korban dari pembantaian tersebut, hingga sepanjang hayat keturunan mereka pun harus menanggung berlapis derita, peminggiran, juga stigma. Tak banyak yang berani menguak borok sejarah pelanggaran HAM berat dari tragedi ‘65. Dan seperti biasa, Gus Dur tampil berani dan murni mengusahakan rekonsiliasi untuk keadilan korban pembantaian, menyuarakan kemanusiaan, serta memulihkan cara pandang masyarakat yang terlanjur didoktrin untuk sepenuhnya membenci PKI dan segala unsurnya.
Tak lama setelah resmi menempati kursi presiden Republik Indonesia, Gus Dur membuat pernyataan yang mencengangkan banyak pihak. Ia secara terang-terangan memohon maaf kepada para korban peristiwa pembantaian massal 1965 beserta keluarga dan keturunan mereka yang turut terdampak berbagai diskriminasi. Namun demikian, sebetulnya permintaan maaf Gus Dur diyakini telah lebih awal semenjak dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hanya belum ada sesuatu yang bisa diakses sebagai bukti. Melansir dari gusdurian.net, ketika peluncuran buku Benturan NU-PKI, Sastro al-Ngatawi, orang yang dekat dengan Gus Dur, memberikan kesaksian atas permintaan maaf Gus Dur yang terjadi ketika Pramoedya diundang ke Wisma Negara, pada hari Rabu (27/10/1999) sepekan setelah Gus Dur dilantik menjadi presiden.
Selanjutnya masih dalam catatan gusdurian.net, dalam acara bertajuk ‘Secangkir Kopi Bersama Gus Dur’ yang ditayangkan langsung oleh TVRI pada Selasa, 15 Maret 2000, Gus Dur kembali mengungkapkan permintaan maafnya secara terbuka kepada korban. Dalam artikel berjudul Terhadap G30S/PKI, Gus Dur: Sejak Dulu Sudah Minta Maaf yang diterbitkan harian Kompas (15/3/2000), Gus Dur menegaskan, bahwa belum tentu orang-orang yang dituduh komunis itu bersalah hingga mereka dibunuh. Dengan legowo Gus Dur pun tak menutup-nutupi bahwa ada dari kalangan NU yang terlibat dalam tragedi berdarah itu. Tak ada jalan lain untuk meringankan beban sejarah selain dengan meminta maaf. Provokasi-provokasi politik memang gencar dilancarkan rezim Orba, di mana salah satu dampaknya adalah benturan antara warga Nahdliyyin dengan anggota PKI hingga menyebabkan tragedi berdarah. Masing-masing tak lain adalah korban dari politik adu domba.
Dalam sebuah video yang diunggah kanal Youtube Jas Hijau berjudul Ini Kata Gus Dur tentang PKI-Kita Harus Jujur pada Sejarah, terkumpul rekaman penjelasan Gus Dur mengenai bagaimana komunisme dikambinghitamkan serta ungkapan maafnya atas peristiwa ’65. Di antara cuplikan uraian Gus Dur menyatakan, “Ketika orang mengembangkan sosialismenya, diredusir oleh penguasa tahun 60-an menjadi PKI dan dilarang di mana-mana, bahkan pengikut-pengikutnya diburu, dibuang, dan banyak sekali yang tidak salah ikut dibunuh. Saya pikir Angkatan Darat kemudian mempersiapkan bangsa ini untuk melawan komunisme dengan menimpakan semua kesalahan pada komunis. Oleh sebab itu, sekitar 500 ribu orang dibunuh. Karena orang-orang NU dan banyak yang lain termasuk NU beranggapan bahwa komunis adalah pelaku dari kudeta 1965. Tapi kemudian diketahui itu adalah kesalahan penafsiran. Kita harus jujur pada sejarah. Dari dulu saya minta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi atas diri orang-orang yang dikatakan sebagai komunis. Apa benar orang komunis semuanya bersalah terus dihukum mati. Buktikan, dong secara pengadilan, tidak begitu saja terjadi.”
Kepedulian Gus Dur terhadap korban ’65 tak pernah surut. Pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional 10 Desember 1999, dalam pidatonya Gus Dur mengundang para eksil yang tidak bisa pulang ke Indonesia akibat peristiwa G30S untuk datang kembali ke Tanah Air mereka. Di samping ia juga segera menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengembalikan hak-hak orang-orang yang diasingan serta mantan tahanan politik.
Tak hanya itu, lebih maju lagi secara hukum Gus Dur mengupayakan penghapusan TAP MPRS XXV/1966 tentang pembubaran PKI serta larangan terhadap penyebaran ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme, yang kian memantik reaksi penolakan dari banyak kalangan atas wacana Gus Dur. TAP MPRS tersebut bagi Gus Dur bertentangan dengan konstitusi. Gus Dur harus membayar mahal aksi beraninya. Konon, permintaan maaf dan usulan pencabutan TAP MPRS itu termasuk alasan yang membuatnya dilengserkan dari kursi presiden pada 2001.
Komunisme betul-betul berusaha diberangus di masa Orba dengan segala macam cara, termasuk melalui langkah-langkah sistemik antikemanusiaan. Berbagai pranata hukum, keamanan, badan peradilan dirancang untuk membenarkan praktik antikemanusiaan terhadap mereka yang terindikasi komunis. Doktrin dan segala bentuk propaganda diciptakan hingga menyasar sistem pendidikan. Selama ini kita hanya dijejali narasi tunggal Orba bahwa peristiwa 30 September adalah ulah PKI, yang membuat masyarakat melihat secara hitam putih dalam memahami sejarah. Sementara itu, melansir dari news.detik.com (Tragedi 1965 dalam Kurikulum Nasional), bahwa apa yang terjadi pada 30 September ’65 masih menjadi misteri, kontroversi, sekaligus perdebatan, di mana setidaknya ada enam teori yang mencoba mengurai tragedi tersebut.
Teori pertama, G30S adalah persoalan internal Angkatan Darat yang ditengarai kecemburuan terhadap elite TNI AD. Teori kedua, CIA atau Badan Intelijen Amerika Serikat merupakan dalang Gerakan 30 September. Teori ketiga menerangkan bahwa pertemuan kepentingan antara Amerika dan Inggris untuk menggulingkan Soekarno lah yang kemudian menyebabkan kejadian G30S. Teori keempat menyebut bahwa Soekarno merupakan dalang Gerakan 30 September. Teori kelima menyatakan bahwa peristiwa itu semata-mata improvisasi di lapangan, sebab tidak ada skenario besar serta pemain tunggal dalam kejadian tersebut. Dan teori terakhir adalah narasi arus utama sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang, bahwa PKI adalah dalang Gerakan 30 September 1965.
Monopoli narasi itu yang membentuk memori kolektif generasi bangsa yang menempatkan PKI ibarat hantu besar hingga kini. Ketakutan terhadap PKI diciptakan oleh penguasa untuk mengendalikan psikologi masyarakat dan memanfaatkannya sesuai kepentingan. Betapa kuatnya stigmatisasi atas PKI, sehingga sangat kerap isu PKI juga komunisme dijadikan komoditas politik untuk kampanye hitam, mendelegitimasi lawan politik, memprovokasi masyarakat agar menjauhi apapun yang diasosiasikan dengan PKI. Syahwat kotor politik semacam ini semakin menyulitkan upaya sadar rekonsiliasi di tengah akar rumput yang terlanjur didoktrin untuk membenci PKI tanpa kecuali.
Permintaan maaf Gus Dur adalah sebentuk kompensasi moral atas seluruh nyawa yang melayang, atas hidup anak manusia yang terhinakan di rumah sendiri, atas derita putra bangsa yang kehilangan identitasnya. Gus Dur betul-betul berusaha melihat secara jujur tragedi ‘65, mencoba meletakkan keping sejarah pada tempatnya agar generasi bangsa tidak terus-menerus terlilit kebencian dan dendam membabi buta, apalagi pihak-pihak tertuduh belum tentu bersalah. Jangan mau perasaan kita dijadikan komoditas politik kepentingan. Persaudaraan kita terlalu berharga untuk nafsu rendahan demikian.
‘65 tak berhenti pada kejadian penculikaan dan pembunuhan perwira tinggi militer, tapi berlanjut pada sejarah pembantaian sadis sepanjang 1965-1966 terhadap jutaan saudara sebangsa, mereka manusia sama seperti kita. Telah banyak laporan, baik dari dalam maupun luar negeri yang mencatat pembantaian ’65 sebagai kejahatan kemanusiaan. Namun belum ada tindak lanjut serius dari pemerintah untuk menyeka kabut sejarah tragedi ’65 yang terus mengaburkan cara pandang masyarakat terhadap diksi komunis dan PKI, hingga terus mereproduksi kebencian di tengah warga.
Salah satu buah Reformasi 1998 adalah upaya penanggalan kata ”PKI” dari terma “G30S”, sebab seluruh elemen masyarakat menaruh tanda tanya besar atas kebenaran sejarah ‘65. Artinya, masyarakat ingin mendapat penjelasan jujur atas periode kelam itu, terutama agar para korban segera mendapat keadilan. Apapun identitas dan ideologi seseorang, ia adalah manusia yang wajib dihargai dan berhak hidup wajar.
Semangat rekonsiliasi Gus Dur mesti terus dinyalakan untuk keutuhan bangsa ini. Namun jangan mereduksinya sebatas pada permohonan maaf atau win-win solution kultural tanpa proses peradilan hukum terhadap pihak-pihak yang bersalah. Maaf tersebut mesti diikuti dengan pengungkapan sejarah secara terbuka, peradilan hukum bagi pelaku, juga keadilan restoratif untuk memperbaiki kehidupan korban, baik terkait hak-hak sipil, politik, maupun materi. Rekonsiliasi Gus Dur adalah legasi. Untuk benar menjadi bangsa yang besar, tugas kita kemudian mengembangkannya menjadi kerja nyata kejujuran, keadilan, serta kemanusiaan. Wallahu a’lam. []
