Afghanistan masih bertahan menyedihkan. Pasca kudeta Taliban setahun silam, persisnya pada 15 Agustus 2021, kondisi negara tersebut praktis semakin miris. Krisis multidimensional mencengkeram rakyat setempat. Lebih dari separuh masyarakatnya mengalami kemiskinan akut, bahkan sebagian mereka di ambang kematian akibat kelaparan. Jangankan mengakses kesehatan dan pendidikan, untuk makan pun mereka mesti menjual barang-barang bahkan terpaksa menjual anaknya. Janji-janji yang diikrarkan di awal masa berkuasa untuk membentuk tata pemerintahan yang inklusif, menghargai hak asasi manusia, serta memenuhi hak-hak minoritas dan perempuan tak kunjung dipenuhi Taliban. Mereka tidak beranjak dari standar pemikiran kaku yang menggiring pada masa kelam dan sulit bagi rakyatnya.
Harapan masyarakat untuk hidup tenang, damai, dan cukup, segera menguap setelah pemerintahan de facto Taliban memberlakukan berbagai kebijakan yang merugikan dan mengekang. Pengalaman kelam rezim Taliban jilid I (1996-2001) menjadi kenyataan yang mesti mereka tanggung ulang. Perempuan dan anak-anak menjadi korban utama dari hukum Taliban. Kaum perempuan ditetapkan sebagai makhluk domestik yang tak diperkenankan keluar rumah, terlebih bekerja. Sekadar belanja ke pasar pun harus didampingi mahram.
Sebelumnya, para perempuan bisa unjuk kapasitas diri dengan bekerja. Mereka dapat membantu bahkan menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Sakina, seorang janda yang bermukim di Kandahar menuturkan keterpurukannya akibat tak lagi dapat mencari nafkah usai Taliban berkuasa. “Dulu, saya seorang penjual makanan kaki lima. Penghasilannya cukup untuk menafkahi saya dan dua anak”, kata Sakina (Kompas.id, 15/8/2022, Jangan Lupakan Perempuan Afghanistan). Sejak dilarang bekerja, ia mendapat santunan tak seberapa yang dicairkan tiap tiga bulan. Dari uang itu, untuk patungan membayar kontrakan rumah bersama dua orang janda lain saja tak mencukupi.
Tak kalah tragis keadaan yang dialami Maryam, seorang janda dua anak. Dulu dirinya adalah pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai petugas kepolisian. Karenanya, meski tak lagi bersuami ia bisa mencukupi keperluan keluarganya secara mandiri. Taliban pun menghancurkan karirnya. Mereka menciduk para wanita karir. Melansir dari Kompas.id (15/8/2022), Maryam berkisah, “Saya memakai burkak agar tidak ada yang melihat wajah saya, lalu duduk di pojok jalan. Dulu saya polisi, sekarang saya pengemis”. Miris.
Hak berpendidikan perempuan Afghanistan juga diarampas oleh otoritas Taliban. Sekolah-sekolah untuk remaja perempuan di negara itu masih terkunci. Sebelumnya mereka sempat diizinkan kembali belajar. Namun ketika para gadis-gadis Afghanistan sudah tiba di sekolah dan siap belajar pada hari pertama, otoritas Taliban seketika mengubah kebijakan dan kembali melarang mereka bersekolah. Para anak perempuan malang itu pun terpaksa pulang dengan penuh sesak dan derai air mata.
Baru-baru ini terjadi demonstrasi yang dilakukan kaum perempuan Afghanistan. Mereka tak punya pilihan untuk menuntut hak-hak dan kebebasan mereka yang disingkirkan selain dengan berunjuk rasa, meski dibayangi ancaman hukuman karena menggelar aksi protes. Hak berpendapat, berekspresi, dan kebebasan berkumpul secara damai di Afghanistan mencapai derajat minus. Para demonstran ditindak, jurnalis ditangkap, demikian halnya kalangan sipil yang menjadi aktivis. Setidaknya sejak Agustus 2021 ada enam jurnalis terbunuh dan 173 pekerja media menjadi korban pelanggaran HAM.
Selain pengucilan perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor kehidupan, catatan kekerasan dan masalah keamanan menjadi persoalan yang juga disoroti banyak pihak internasional. Kekerasan dan teror terus terjadi. Kekhawatiran pergerakan jaringan teroris dalam tubuh Taliban masih sangat besar. Sejumlah anggota kabinet dengan posisi strategis di pemerintahan Taliban tercatat dalam daftar hitam terorisme pada dokumen PBB dan AS. Ancaman bahaya itu adalah jaringan Haqqani. Haqqani menjadi faksi keras dan paling kuat Taliban yang menurut Melissa Skorka, peneliti ahli Afghanistan di Changing Character of War Centre, pusat penelitian perang University of Oxford, jaringan tersebut menjaga relasi dengan Negara Islam di Irak dan Suriah cabang Khorasan (NIIS-K) serta Al Qaeda.
Semua pihak prihatin dengan krisis kemanusiaan akut di Afghanistan. Sikap terbuka dan kooperatif dengan warga global adalah kunci memperbaiki bencana kemanusiaan di negara tersebut. Butuh dana besar untuk perbaikan kehidupan di Afghanistan. Sementara itu, selama dua dekade terakhir hampir 80 persen anggaran belanja Afghanistan bergantung pada kucuran dana asing. Kini, Bank Dunia dan sejumlah negara memilih menangguhkan bantuan ekonominya karena sikap keras Taliban, janji kosongnya, sekaligus kekhawatiran penyalahgunaan dana tersebut untuk menyokong aktivitas terorisme. Taliban tak kunjung mau berkompromi, sedangkan rakyatnya terus dikepung derita.
Sangat menyakitkan membayangkan rasa hidup masyarakat Afghanistan. Mereka adalah korban dari situasi yang amat kusut. Keadaan serba kacau dan nyaris tiada harapan bertahan. Tak sedikit masyarakat Afghanistan yang memilih menggunakan narkotika sebagai pelarian dari rasa putus asa terhadap kondisi kehidupan di tanah air mereka.
Taliban gagal membaca manusia dan pesan ajaran Islam. Yang asasi dari kebutuhan seorang manusia mereka abaikan dan terjebak pada ilusi pemerintahan islami. Alih-alih islami, Taliban sedang menggelar proses dehumanisasi yang jauh dari orbit nilai-nilai Islam yang hanif. Mereka menjadikan perempuan terkekang, tak keluar bersekolah, bahkan terancam nyawanya karena wanita dinilai haram bekerja, semua itu dianggap sebagai prosedur islami. Padahal, ajaran Islam mustahil mendukung keterpurukan umat manusia serta pelecehan kemanusiaan. Setahun di tampuk kuasa, Taliban masih sama, tidak bergeser dari poros eksklusif dan keras yang serba menyulitkan. Wallahu a’lam. []
