Keberadaan kerudung, hijab, dan jilbab, di tengah masyarakat Muslim telah menjadi simbol agama yang kuat dan dihargai. Evolusi dan perubahan kerudung sepanjang sejarah berkembangnya Muslim di negeri ini, telah memperkaya preferensi tentang busana Muslimah. Sudah sepatutunya kita mengapresiasi keragaman dan keluwesan dalam memakai penutup aurat.
Keberagaman cara menutup aurat yang berkembang di tengah masyarakat adalah rahmat dalam menjalankan kewajiban menutup aurat bagi setiap Muslim. Namun, sangat disayangkan, belakangan keberagaman busana Muslim ini tidak selalu dipandang positif. Ada saja kelompok-kelompok yang memiliki pandangan eksklusif terhadap penutup aurat perempuan, dalam hal ini kerudung. Eksklusivitas ini tidak jarang menimbulkan konflik. Sampai saat ini, kasus pelarangan hijab, intimidasi dan stigma negatif terhadap Muslimah yang tidak berhijab, stereotipe terhadap cadar, serta pemaksaan menggunakan kerudung masih sering terjadi di sekitar kita.
Konflik pendapat tentang jilbab ini, nampak semakin serius mana kala menimbulkan polarisasi masyarakat, antara yang mewajibkan untuk mengikuti model tertentu (syar’i), dengan yang membebaskannya. Persoalan kerudung sebagai titik konflik ini membawa saya pada pandangan Gus Dur dalam merespon polemik jilbab pada tahun 1983-an. Apa yang membuat pemakaian kerudung menjadi masalah sensitif, menurut Gus Dur, adalah karena kerudung itu sendiri muncul sebagai simbol yang berkembang pada masing-masing kelompok.
Dalam sebuah artikelnya yang berjudul Kerudung dan Kesadaran Beragama, Gus Dur menganjurkan sudut pandang global terhadap penggunaan kerudung, yakni ‘meningkatnya kesadaran beragama dalam diri seseorang’. Perilaku seperti itu tidak sepatutnya diremehkan dan disepelekan karena ia merupakan bagian dari kesadaran untuk menegakkan Islam sebagai ‘jalan hidup’. Boleh kita tidak setuju dengan aspirasi holistik seperti itu, namun dapat dihargai sebagai upaya menemukan Islam dalam kebulatan dan keutuhan. Jadi, patut mengapresiasi motifnya yang berwatak transendental.
Kita dapat meneladani sikap Gus Dur dalam menengahi perdebatan tentang kerudung ini. Gus Dur meninggalkan isyarat agar persoalan berkerudung itu ‘dibiarkan’ pada keputusan pribadi masing-masing di kalangan kaum Muslimat. Tidak perlu dicampuri oleh negara seperti pada masa Orde Baru, atau dipaksakan oleh pihak lain di luar pribadi yang mengenakannya. Bahkan terbukti bahwa Gus Dur sendiri tidak pernah mencampuri urusan kerudung isteri dan anak-anak perempuannya.
Gus Dur tidak masuk pada ranah perdebatan tentang jilbab sebagai produk budaya atau agama, maupun batas-batas aurat yang ramai menjadi titik perdebatan. Bagi Gus Dur, yang terpenting adalah memperhitungkan kerudung dari sudut pandang kesadaran beragama secara positif. Membatasi kerudung dengan satu pendapat tertentu tidak memecahkan masalah, tetapi hanya menunda atau memindahkan persoalan saja. Kasus-kasus saling debat akan tetap muncul dengan intensitas dan implikasi yang mungkin semakin gawat bagi masa depan kita semua sebagai bangsa.
Tidak heran, eksklusivitas kerudung diperdebatkan dengan cukup serius hingga saat ini, seiring dengan perkembangan modenya. Terbukti dari banyaknya buku-buku, konten medsos, dan komunitas yang menyemarakkannya. Lebih lebih jauh lagi, sebenarnya kegairahan mempersoalkan manifestasi simbolik dari Islam seperti ini, dalam gagasan Gus Dur tentang Pribumisasi Islam, merupakan sebuah indikasi bahwa kaum Muslimin sedang mengalami krisis identitas.
Krisis identitas menjadi sebab mengapa umat Islam sibuk dengan masalah-masalah simbol yang sifatnya pinggiran (periferal). Sangat disayangkan, apa yang disebut dengan islamisasi pada umumnya hanyalah arabisasi budaya. Persoalan meributkan budaya bentuk-bentuk kerudung atau busana Muslimah memang kadang lebih sengit daripada membahas makna esensial dari pesan menutup aurat dalam ayat dan hadis yang berkaitan langsung. Misalnya, spirit tentang melindungi perempuan dari gangguan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.
Padahal, menjadikan hal-hal yang hanya bersifat tambahan atau bawaan sebagai perhatian pokok, cukup sering membuat masyarakat terjebak dalam seruan Islam yang kosong dan semangat keislaman semu. Kecenderungan ini akan berlanjut terus selama proses identifikasi diri kaum Muslimin belum terselesaikan dengan baik.
Salah satu sumber identitas diri kita sebagai masyarakat Muslim, yang selalu disuarakan Gus Dur, ialah budaya bangsa. Maka dari itu, Gus Dur menekankan pentingnya rekonstruksi hukum agama secara parsial sesuai dengan kebutuhan lokal, bersifat sejalan dengan situasi yang tengah berlangsung. Jadi, alat yang paling efektif untuk mengatur kultur umat Islam ini ialah fikih. Fikih berperan strategis dalam membentuk budaya baru masyarakat.
Meskipun demikian, betapapun pentingnya perubahan-perubahan formalistik fikih, nyatanya, masyarakat tidak bergantung dengan inovasi tersebut, atau dengan kata lain masyarakat tetap hidup dengan budaya tanpa mempedulikan fikih. Jika memang begitu, maka menurut Gus Dur, dan banyak diamini cendekiawan Muslim lainnya, masyarakat setidaknya perlu didorong untuk tidak terlalu memikirkan manifestasi simbolik dari Islam dalam kehidupan, akan tetapi lebih mementingkan esensinya.
Dengan demikian, keberagaman kerudung dan busana Muslimah mestinya diterima dengan lebih terbuka, karena berpangkal pada penerimaan keberagaman budaya bangsa kita sendiri. Masyarakat Muslim harusnya sudah keluar dari zona perdebatan, menikmati kehidupan damai yang penuh toleransi dalam perbedaan. Kita dapat memahami bahwa rupa kerudung merupakan ekspresi budaya yang mungkin berbeda-beda, namun esensinya tetap sama, yaitu kesadaran beragama. Inilah yang perlu kita teladani dari Gus Dur, yakni penggunaan kerudung harusnya dikembalikan kepada perinsip kebebasan individu, dalam hal ini perempuan, untuk menentukan sendiri pilihannya dalam berpakaian.
