Gaza dan Pentingnya Sensitivitas Kemanusiaan dalam Berpolitik

KolomGaza dan Pentingnya Sensitivitas Kemanusiaan dalam Berpolitik

Ada pernyataan mengusik yang muncul dari calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, dalam debat ketiga Capres 2024 pada Minggu, 7 Januari 2024 lalu. Pada segmen penyampaian visi misi di sesi awal debat, sementara dua capres lain—Anies Baswedan/01 dan Ganjar Pranowo/03—menyinggung keberpihakan dan dukungan untuk Palestina, Prabowo justru terang-terangan menunjukkan absennya sensitivitas kemanusiaan dalam pidatonya. Betapa berbahaya ketika pemimpin yang tugasnya adalah mengurus kepentingan rakyat, berkewajiban menjamin kesejahteraan hajat hidup mereka, namun rasa kemanusiaannya tumpul.

Mari cermati pernyataan rancu yang diungkapkan capres nomor urut dua ini, “Saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari Tanah Air nya. Tidak bisa tidak kita harus kuat.”

Dari penggalan pidato di atas, kita disodorkan narasi culas dari seorang pejabat publik sekaligus orang yang mencalonkan diri sebagai RI 1. Pernyataan tersebut setidaknya menunjukkan tiga hal mendasar. Pertama, menjadikan Gaza sebagai perumpamaan tentang bagaimana bangsa yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan militer akan dilindas memerlihatkan pengabaian Prabowo pada sejarah dan kondisi kompleks Palestina hingga sampai pada titik hari ini.

Gaza merupakan wilayah Palestina yang telah puluhan tahun dijajah Israel dengan bantuan kroni-kroni globalnya yang adidaya. Pergerakan warga Gaza dibatasi secara ketat dari segala lini hingga diberi predikat sebagai penjara terbesar di dunia. Dalam bahasa lain, menjadi pihak lemah seolah adalah kesalahan sehingga wajar saja jika ditindas. Hal itu seakan menormalisasi hukum rimba. Cara pandang demikian sekaligus menunjukkan sikap tutup mata dari kerangka kejahatan sistemik global yang selama ini berandil besar mendukung penjajahan dan kejahatan apartheid Israel di Palestina yang menjadikan bangsa tersebut dikepung derita tak berkesudahan.

Kedua, pernyataan di atas mengindikasikan ketiadaan sensitivitas kemanusiaan. Utamanya pada warga Gaza yang masih terus saja dibantai Israel. Tercatat telah lebih dari 20 ribu nyawa melayang. Bagi penulis, sulit mengharapkan lahirnya kebijakan-kebijakan berbasis pada komitmen kemanusiaan dan penghargaan pada martabat serta hak asasi manusia dari figur yang secara demonstratif memunggungi rasa kemanusiaan.

Baca Juga  Ragam Corak Pemikiran Muslim di Dunia Modern

Absennya sensitivitas kemanusiaan dalam berkehidupan termasuk dalam menjalankan mesin kekuasaan adalah kengerian paradigmatik sekaligus batin. Di mana, kemanusiaan sendiri merupakan suatu identitas pokok yang mengikat kita semua menjadi makhluk yang setara mulia. Pernyataan Prabowo di lain kesempatan yang bernada meremehkan pentingnya etika melalui tuturan lisan “etik ndasmu”, adalah alarm yang kian membahayakan laju bangsa kita, mendorongnya menuju tubir jurang mematikan.

Gus Dur adalah salah satu sosok panutan yang berpolitik dengan penuh penghormatan pada harkat kemanusiaan. Dia menolong orang-orang lemah dan tertindas, bergaul dekat dengan kaum duafa, para fakir miskin hingga minoritas yang terpinggirkan. Kekuasaan yang dipegang, ia jadikan tuas untuk membuat kebijakan pro-kemanusiaan. Misalnya, telah jamak diketahui bahwa kini etnis Tionghoa dapat secara bebas menjalani tradisi dan peribadatan mereka berkat keputusan Gus Dur saat menjadi presiden yang berupaya menghapus diskriminasi terhadap mereka. Atas jasanya tersebut Gus Dur pun dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa. Baginya, memuliakan manusia sama halnya dengan memuliakan penciptanya. Begitupun sebaliknya, merendahkan manusia berarti pula menghinakan Tuhan yang menciptakan manusia.

Ketiga, dari pidato itu terlihat tidak hadirnya itikad kuat untuk menunaikan amanat Undang-Undang terkait penghapusan penjajahan di muka bumi. Dalam hal ini mendukung kemerdekaan Palestina agar terbebas dari penjajahan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, kita punya tanggung jawab moral untuk ambil bagian dalam perjuangan pihak-pihak yang masih dibelenggu kolonialisme. Bukan malah melayangkan ucapan yang nirempati kemanusiaan. Politik adalah instrumen bertegangan tinggi yang bisa mengatur arah gerak kebijakan publik sekaligus nasib kita sebagai warga. Karena itu, moral-kemanusiaan sudah semestinya menjadi pertimbangan paten kita dalam upaya menentukan siapa yang akan memegang kuasa dan berkomitmen mengelola republik ini secara humanis. Wallahu a’lam. []

Khalilatul Azizah
Khalilatul Azizah
Redaktur Islamramah.co || Middle East Issues Enthusiast dengan latar belakang pendidikan di bidang Islamic Studies dan Hadis. Senang berliterasi, membahas persoalan sosial keagamaan, politisasi agama, moderasi, khazanah kenabian, juga pemikiran Islam.
Artikel Populer
Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.