Kolonialisme bukan sekadar persoalan masa lalu. Kemerdekaan secara de facto dan de jure yang telah disandang bangsa ini nyatanya bukan jaminan kita terlepas sepenuhnya dari penjajahan. Hingga saat ini, endapan kolonialisme masih terasa dalam banyak hal. Mulai dari sektor pemerintahan, pendidikan, hingga sosial budaya kita belum mencapai kemerdekaan yang utuh.
Bukan penjajahan fisik yang kita hadapi kini, namun ia bertransformasi menjadi penjajahan pemikiran, ekonomi, ataupun kebudayaan yang relatif laten dan terselubung, hingga tak mudah untuk mendeteksinya. Persoalan ini harus disadari secara kritis agar tidak terjebak pada praktik imperialisme gaya baru.
Dalam kurun waktu ratusan tahun, negeri ini dan masyarakatnya terluka karena eksploitasi sedemikian rupa oleh Barat. VOC, kongsi dagang Belanda yang semula datang untuk kepentingan perdagangan berangsur menjadi gerakan imperialisme untuk merebut hegemoni di Nusantara. Dengan kata lain, VOC memiliki tujuan komersial serta ambisi teritorial.
Sejumlah langkah ditempuh Belanda untuk menaklukkan daerah-daerah di Nusantara. Diawali pendekatan yang relatif lunak dengan pembuatan traktat, membangun aliansi dengan pihak setempat yang berpengaruh, hingga strategi yang lebih agresif melalui intervensi urusan dan kebijakan lokal.
Legge (1961) menuturkan, untuk mempertahankan daerah jajahannya, Belanda membentuk watak kolonial yang otoriter, eksploitatif, diskriminatif, sentralistik, paternalistik, dan birokratif-kompleks. Sejarah penjajahan bukan hanya tentang agresi pihak luar. Elite kerajaan lokal pun memiliki andil. Tidak sedikit dari mereka yang memilih bekerja sama dan tunduk pada Belanda, seperti yang dikisahkan Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern. Mereka menikmati fasilitas-fasilitas dari pihak kompeni dan tutup mata pada penderitaan rakyatnya. Para bangsawan tersebut tak ubahnya kacung penjajah, pengkhianat saudara serumah.
Seorang sejarawan India, Guha, menegaskan hal yang sama dalam tulisannya yang berjudul On Some Aspect of Historiography of Colonial India, bahwa pelaku penindasan tidak semata-mata kelompok luar saja (penjajah), akan tetapi juga kalangan dalam (orang pribumi). Yang dalam konteks Indonesia kala itu dilakukan oleh elite kerajaan.
Sampai hari ini. Pola-pola era kolonial seperti itu pun masih langgeng di kalangan elite negeri kita. Mereka membangun persekutuan dengan pihak luar untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengurasan sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya, di kemudian hari menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan subtil. Suatu wujud baru penjajahan.
Kebijakan ekonomi Soeharto pada tahun 1967 misalnya. Sejak disahkannya UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, kekayaan alam Indonesia telah ditawan raksasa korporasi global. John Pilger dalam bukunya The New Rulers of The World menulis, bahwa sejak November 1967 telah terjadi ‘perampokan’ besar-besaran di Indonesia.
Melalui konferensi di Jenewa yang dihadiri delegasi tim ekonomi Soeharto dan para kapitalis dunia, lahirlah rancangan pengambilalihan kekayaan Indonesia. Mereka mengkapling-kapling sumber daya alam Indonesia menjadi beberapa sektor dan membiarkannya dijarah para konglomerat global. Salah satu yang sering kita dengar, bukit emas di Papua Barat sampai saat ini masih dieksploitasi oleh PT Freeport. Selama puluhan tahun, pundi-pundi dolar mengalir deras ke kantong asing sedangkan Indonesia hanya menelan ampasnya. Anak bangsa pun hanya diperah keringatnya dengan upah murah. Hakikatnya persis seperti masa penjajahan klasik.
Dalam area sosial-budaya, ratusan tahun pendudukan Belanda di bumi Nusantara tanpa disadari telah memengaruhi stuktur mental masyarakat kita. Belanda memang piawai dalam membangun tatanan yang dogmatis dan stigmatis, sehingga menjadikan masyarakat jajahan tanpa sadar menerima begitu saja ketertindasan mereka. Seperti sebuah ideologi yang taken for granted. Watak masyarakat kita yang relatif inferior, submisif (tak berani mengekspresikan diri dan tidak dapat menolak dominasi orang lain atas dirinya), serta non-kritis adalah warisan kolonial yang mengakar kuat dalam tubuh masyarakat.
Inferioritas ini yang kemudian menyebabkan minimnya rasa bangga masyarakat akan kekayaan khazanah lokal. Tidak menyadari potensi mewah pada kebudayaan sendiri, sehingga upaya untuk menduniakan fragmen budaya lokal pun menjadi hal yang langka. Dan di saat yang sama terjadi kecenderungan lebih menggandrungi kultur serta instrumen berbau asing.
Syahdan, dalam konteks pendidikan kita, tinggalan kolonial dapat dicermati dari gaya pengajaran yang umumnya dogmatis dan berbasis hafalan daripada corak kritis yang memberikan ruang bagi murid untuk berpikir, memahami, dan berdialektika. Kebanyakan, kultur pengajaran di sekolah-sekolah masih memosisikan guru sebagai pemegang ‘kebenaran’, peran serta murid pun menjadi terkerdilkan. Output yang diharapkan berupa generasi kritis, dewasa, humanis, dan berkarakter jauh dari kenyataan. Iklim pendidikan selama ini masih mengarahkan peserta didik pada mental ‘pelayan’.
Edward Said dalam Orientalisme, menganalisis bahwa dunia Timur hanyalah dianggap sebagai “yang lain”, “liyan”, “others” oleh Barat, hingga menurut mereka layak untuk direndahkan. Orang Timur dianggap primitif dan tak berbudaya. Lebih dari itu, Timur adalah barang praktis material bagi Eropa. Oleh sebab itu, Timur dikonstruksi, diciptakan, serta dikendalikan dalam dan melalui pranata-pranata Eropa. Tesis ini mengafirmasi kecongkakan dan superioritas para penjajah.
Jika kembali direfleksikan, pengalaman menyejarah dari penjajahan telah mengambil bentuknya yang baru di masa kini. Warisan buruk kolonial masih mengisi sendi-sendi kehidupan bangsa kita dalam wajah yang manipulatif. Monopoli ekonomi, budaya korupsi, laku otoriter, ataupun kapitalisme yang menyengsarakan rakyat, kini berlindung di balik jubah bernama Undang-Undang. Dunia pendidikan pun masih bertahan menjadi mesin penghasil gelar yang berbiaya mahal. Budaya inferior sangat berpotensi menormalisasi anggapan bahwa bangsa ini selalu dalam posisi subordinat dari negara lain. Kesemuanya adalah bentuk baru penjajahan yang dalam banyak hal terilhami oleh warisan karakter kolonial.
Ketika sistem kendali dan kebudayaan telah sepenuhnya dibajak, saat itu pula penjajah telah memegang tuas utama. Dan kolonialisme pun telah sampai pada bentuk yang utuh dan sebenarnya. Terkait hegemoni, Antonio Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan penjajah terbangun atas dominasi senjata dan hegemoni kebudayaan. Said menambahkan, unsur ketiga yang membentuk kolonialisme adalah politik.
Bagaimanapun pola dan kemasannya, selama masih bertujuan untuk keuntungan sepihak, penuh sikap eksploitatif, dan tidak peduli pada nasib orang lain, itu adalah penindasan. Hal-hal tersebut merupakan prinsip asasi yang menyertai gerakan penjajahan. Yang mutlak harus dilawan.
Untuk melepaskan diri dari penjajahan baru yang bersifat simbolik dan ideologis, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah memunculkan kesadaran. Dan revolusi kesadaran mesti dimulai dengan gagasan kritis serta terbuka. Di antara upaya praksis yang penting dilakukan adalah menggemakan wacana poskolonial. Kajian tersebut mencoba membongkar mitos-mitos Barat yang terlanjur mengerdilkan masyarakat Timur, agar masyarakat terjajah sadar akan hegemoni dan patron penindasan penjajah, yang terselubung sekalipun.
Sejarah harus kita maknai. Jangan biarkan ia menjadi tumpukan peristiwa nihil nilai dan hikmah, sehingga kesalahan kembali terulang di masa kini ataupun kemudian hari. Penjajahan adalah alat penghasil derita dan ketidakbebasan, yang merupakan praktik jahiliah. Sebagai manusia yang setara dan memiliki fitrah untuk merdeka, sudah seharusnya kita memerjuangkan penghapusan segala wujud penjajahan. Untuk menata sejarah kemanusiaan yang adil dan berkeadaban. Wallahu a’lam. []
