Polemik ihwal pembatalan pemberangkatan haji 2021 akhirnya usai. Pemerintah Arab Saudi memutuskan haji 2021 hanya diperbolehkan bagi warga lokal dan ekspatriat. Namun, narasi tentang kebencian terhadap pemerintah, tentang gagalnya berdiplomasi dengan Arab Saudi masih membekas dalam ingatan. Sungguh disayangkan, ibadah haji yang mestinya dapat disikapi dengan positif dan kebenaran, malah sebagai ajang mengumbar kebencian.
Dari polemik ini kita belajar bahwa kecepatan mengumbar opini harus diimbangi dengan kemampuan menyajikan argumentasi dan fakta yang jelas. Obral bicara tanpa analisa dan data hanya dapat berdampak buruk terhadap kita. Hal ini yang pekan kemarin ramai terjadi di jagat medsos nasional. Mulai dari ulama, politisi, hingga tokoh publik ramai-ramai menuding pembatalan haji sebagai kegagalan pemerintah melobi Arab Saudi. Bahkan, tidak sedikit yang menuding pembatalan haji itu karena dana haji habis untuk membiayai proyek infrastruktur.
Kritik dan demokrasi memang menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kritik diperlukan agar demokrasi berjalan seimbang dan tidak timpang. Kritik menjadi suplemen penting bagi sehatnya demokrasi. Namun, kritik yang minim data, tanpa argumentasi, dan solusi hanya akan menjadi virus bagi demokrasi. Kritik memang hak warga negara, apapun latar belakangnya. Namun, kritik yang hanya bermodalkan mulut berbusa, dan hanya mengumbar sensasi justru akan mengaburkan substansi kritik itu sendiri.
Melontarkan kritik memang mudah, semudah kita membuang ludah dari mulut kita. Namun, membangun kritik yang menyehatkan demokrasi tidak mudah. Setidaknya ada tiga elemen yang wajib hadir. Pertama data, yakni kumpulan informasi atau pengetahuan yang terverifikasi kebenarannya sehingga bisa menjadi dasar pengetahuan baru. Data didapat dari pengumpulan informasi dan diolah dengan teori tertentu.
Harus diakui, kita kurang memahami substansi data. Sebagian masyarakat kerap menganggap informasi sumir dan belum terverifikasi sebagai data. Fatalnya, data semu itu dijadikan dasar kritik terhadap pemerintah. Hal ini pula yang mengemuka dalam konteks maraknya kritik atas pembatalan haji. Banyak tokoh yang bahkan memutarbalikkan data demi melancarkan tuduhan miring pada pemerintah.
Kedua analisis, yakni proses pemahaman dan pengamatan secara detail atas isu atau persoalan dengan membongkar seluruh faktor pembentuk masalah tersebut sehingga bisa dikaji lebih lanjut. Analisis diperlukan untuk memisahkan antara argumentasi dan asumsi. Dalam kritik, analisis ini diperlukan untuk membangun garis batas yang jelas antara argumentasi dan asumsi. Argumentasi ialah pendapat atau pemikiran yang dibangun di atas fondasi nalar (rasio). Sedangkan asumsi merupakan dugaan-dugaan yang lahir dari sentimen kecurigaan.
Dalam konteks isu pembatalan haji, tampak jelas bahwa kritik yang dilontarkan sejumlah tokoh publik itu telah bercampur dengan asumsi dan kecurigaan. Nyaris tidak ada argumentasi di dalamnya, karena kritikan itu berangkat dari sentimen kebencian pada pemerintah. Akibatnya, lontaran kritik itu tidak ubahnya seperti letusan senapan tanpa peluru; nyaring namun hampa.
Ketiga solusi, yakni tawaran penyelesaian atau pemecahan atas sebuah problem. Kritik memang tidak wajib menyertakan solusi. Namun, kritik tanpa solusi seperti teori canggih yang tidak aplikatif. Kritik idealnya tidak lahir dari ruang kosong imajinatif, melainkan muncul dari kesadaran berpikir konstruktif.
Polemik ihwal pembatalan haji 2021 ini idealnya menjadi momentum membangun demokrasi berbasis kritik sehat. Sudah saatnya kita beranjak dari tradisi “bicara dulu, fikir belakangan”. Publik wajib memastikan segala kritik yang terlontar harus memiliki basis data yang valid, analisis yang kuat dan menawarkan alternatif pemecahan masalah. Jika tidak, maka ada baiknya kita menunda untuk mengambil kesimpulan atas sebuah isu.
Dalam leksikon ilmu sosial, menunda untuk memberikan penghakiman (judgment) atas sebuah fenomena atau isu merupakan hal yang penting. Penghakiman atau kesimpulan yang terlalu terburu-buru (premature) umumnya akan kental dengan nuansa kecurigaan, prasangka, bahkan kebencian. Hal inilah yang justru akan menjadi kanker bagi demokrasi.
Oleh karena itu, dalam berdemokrasi, kejadian kemarin tentang ibadah haji bukanlah hal baik dan dapat diteladani. Siapapun yang terlibat, hal ini jangan sampai terulang lagi dalam gelanggang demokrasi. Sebab, intisari dari demokrasi sendiri adalah kebenaran. Alih-alih memperjuangkan kebenaran, ini malah menebar kebohongan.
Pendek kata, kita sebagai masyarakat dan pengguna media sosial harus dapat menjadi user yang arif dan bijak, dapat menilai mana baik dan buruk. Dengan begitu, kita dapat menerima bersama setiap berita dan narasi yang baik, bukan malah provokasi kebohongan. Seperti provokasi kebohongan tentang ibadah haji.
