Untuk kedua kalinya, Indonesia tidak lagi memberangkatkan warganya pergi ke Tanah Suci, Mekkah. Pernyataan ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, keselamatan serta kesehatan para jemaah lebih utama dan harus dikedepankan. Apalagi, mayoritas Jemaah yang akan berangkat adalah usia yang cukup rentan. Sementara itu, di tengah upaya pemerintah untuk menangani pelonjakan kasus Covid-19, masih ada saja pihak yang mendistorsi informasi pembatalan haji tahun ini.
Di Youtube misalnya, tudingan-tudingan yang tidak mendasar dari perbincangan Rizal Ramli, Agung Gumelar dan Gigin Praginanto. Dalam video tersebut, Rizal Ramli mengatakan bahwa alasan pembatalan haji bukan karena Covid-19, melainkan karena Indonesia memiliki hutang di tahun sebelumnya. Di sisi lain, informasi hoaks juga diperkuat oleh pernyataan Haikal Hassan melalui Twitternya. Dalam cuitan yang sudah dihapus tersebut, ia mempertanyakan dana pemberangkatan haji yang dikaitkan dengan HRS dan kedekatan Indonesia dengan China.
Alih-alih melayangkan kritik, pernyataan-pernyataan mereka ini tentunya memprovokasi, dan membuat gaduh media sosial kita. Bagaimana tidak? Di saat masyarakat sedang bersabar menanti indahnya ibadah haji di baitullah, pemerintah yang berupaya untuk menangani pelonjakan kasus Covid-19 dan pencegahan informasi hoaks. Justru, para tokoh publik ini membuat kabar burung dengan menyebarkan hoaks dan provokasi di tengah masyarakat. Kiranya, hal ini juga membuat saya bertanya-tanya. Mengapa para tokoh tersebut gemar untuk memprovokasi dan menyebarkan hoaks?
Penelitian yang dibuat oleh Andrew Guess, Nagler dan Tucker berjudul, Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebookmenunjukkan bahwa orang yang berusia di atas 50 tahun dan memilki pandangan politik yang konservatif memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menyebarkan hoaks lewat media sosial.
Selain faktor usia, tingkat pendidikan, geografis dan jenis kelamin berpengaruh terhadap kecenderungan orang menyebarkan hoaks. Di samping itu, orang yang merasa dirinya pemimpin yang memiliki pengaruh (opinion leader) dalam sebuah kelompok juga memperbesar kecenderungannya untuk menyebarkan hoaks dan provokasi.
Tak mengherankan penelitian di atas jika dikaitkan dengan konteks saat ini, para opinion leader yang melabelkan dan mereproduksi kebencian, hingga hoaks dengan dalih demokrasi, serta kritik terhadap pemerintah memang dua hal yang cukup berbeda. Demokrasi justru sangat tidak memberikan ruang ujaran kebencian, hoaks dan provokasi. Di dalam demokrasi, kritik dilakukan dalam kerangka yang konstruktif dan solutif sehingga bersih dari unsur kebencian dan hoaks.
Kiranya, untuk melawan hoaks pembatalan haji di tengah masyarakat, tentunya dengan sikap rasional dan bijak, Rasional dalam hal ini, kita perlu melihat secara komprehensif faktor yang menyebabkan batalnya pemberangkatan jamaah haji tahun 2021 dari berbagai sumber yang akurat dan terpercaya.
Adapun setidaknya terdapat tiga sisi pembatalan ibadah haji 2021. Pertama, dari sisi pemerintahan Arab Saudi sendiri masih menutup pintu bagi sejumlah negara yang dinilai masih belum berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Terkecuali, hanya terdapat 11 negara yang warganya diijinkan masuk, misalnya Jepang, Amerika, Italia, Uni Emirat Arab, Irlandia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, prancis dan Jerman.
Kedua, Pemerintah Arab Saudi yang belum mengundang pihak Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman penyelenggaraan ibadah haji. Padahal, pemerintah perlu waktu yang cukup lama untuk mempersiapkannya. Dan terakhir, dari sisi pemerintah Indonesia pembatalan haji ini merupakan upaya untuk mencegah pandemi Covid-19 yang semakin hari kian meningkat.
Selain itu, yang dapat kita lakukan untuk menghambat penyebaran hoaks di antaranya, Pertama, faktor kepercayaan terhadap konspirasi dapat ditanggulangi dengan meningkatkan kepercayaan diri individu. Hal ini bertujuan untuk mengontrol keadaan dan mengingkatkan kemampuan analitik mereka, agar tidak terjerumus pada solusi yang biasa ditawarkan dalam teori konspirasi.
Kedua, perlu ada perumusan baru terkait literasi media yang lebih fokus pada media sosial. Program yang baru seharusnya menitikberatkan pada kemampuan produksi dan konsumsi informasi di media sosial dan tidak bertumpu pada kemampuan memahami teks yang kita jumpai di media sosial.
Di era media sosial ini, setiap individu seharusnya tahu bagaimana konten multimedia diproduksi. Dengan pengetahuan ini, mereka memiliki keahlian untuk menafsirkan teks. Dengan memiliki kemampuan produksi konten ini, pengguna media sosial tidak akan bergantung pada hasil karya orang lain untuk disebarkan yang ada kemungkinan adalah hoaks.
Dengan demikian, hoaks haji yang dilakukan oleh tokoh publik itu memang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat seharusnya lebih bijak dan rasional dalam menyikapi informasi yang beredar. Sebab, kita memiliki andil untuk memutuskan ketidakbenaran sebuah artikel atau status media sosial, salah satunya dengan melawan hoaks haji.
