Pengangkatan Eti Kurniawati sebagai guru CPNS di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tana Toraja, Sulewesi Selatan, beberapa waktu lalu viral di media sosial. Pasalnya, Eti yang merupakan guru non- Muslim telah resmi mengajar di sekolah madrasah yang di khususkan untuk murid beragama Muslim. Ia mendapat Surat Keputusan (SK) untuk mengajar mata pelajaran Geografi.

Dengan adanya peristiwa tersebut, hal ini kemudian menuai pro dan kontra. Sebab, bagi sebagian kalangan menganggap bahwa madrasah merupakan sekolah yang cenderung lebih mengajarkan ajaran Islam, tidak seperti sekolah umum lainnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah salah pengangkatan guru yang mengajar di sekolah berbeda agama?

Padahal, jika kita cermati bersama, pengangkatan guru yang mengajar di sekolah berbeda agama tidak melanggar aturan. Hal ini dengan catatan bahwa guru mengampu mata pelajaran umum. Sedangkan, guru yang beragama Islam diwajibkan mengampu mata pelajaran agama, seperti Aqidah Akhlak, Al-Qur’an Hadis, Fikih, Sejarah Islam, Bahasa Arab, dan mata pelajaran Islam lainnya.

Kiranya, kebijakan itu sejalan dengan regulasi sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil serta wajar. Kebijakan tersebut tentunya tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Aturan ini jelas tertuang dalam UU No.5 tahun 2014 tentan Aparatur Negara Sipil (ASN), Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017, jo Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, Permenpan No 23 tahun 2019 tentang Kriteria Penepatan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi PNS tahun 2019, dan Perka BKN No 14 tahun 2018 tetang Penunjukan Teknis Pengadaan PNS.

Adapun penepatan CPNS beragama non-Muslim di madrasah sudah sejalan dengan Peraturan Mentri Agama (PMA) RI tentang pengangkatan guru madrasah. Hal ini jelas tidak salah, apalagi menjadi masalah. Justru ini akan menjadi salah satu manifestasi dari moderasi beragama, yang mana Islam tidak menjadi agama yang ekslusif bagi agama lainnya.

Sementara itu, kemajemukan dan keberagaman di negeri ini menjadi kekuatan sosial dan nilai moderasi begama yang indah, apabila satu sama lain bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru dan tenaga pendidik yang menjadi role model penerapan moderasi begarama, serta sebagai bentuk penguatan moderasi beragama yang dapat mewujudkan harmoni, karena akselerasi pembangunan tidak akan bisa dilakukan jika tanpa terjadinya harmonisasi.

Pendidikan madrasah yang menekankan pada sinergitas dua komponen, yakni membangun kesadaran konteks pluralitas agama dan budaya, serta perlu tanggap dalam tantangan zaman merupakan potret yang seharusnya dilakukan. Sebab, selain mendapatkan pengetahuan tentang religiusitas yang menekankan pada pembentukan iman (being religious), murid juga harus mendapatkan pengetahuan tentang interreligious yang menekankan pada wawasan beragama (religious literacy).

Tentunya, hal ini menjadikan perubahan artikulasi dan ekspresi keberagamaan di tengah masyarakat yang seakan menunjukkan wajah beragama di Indonesia. Sebab, faktanya tak sedikit masyarakat acuh pada keberagaman yang ada di negeri ini. Setidaknya, moderasi beragama menjadi jalan dan arah yang dapat di tempuh yang pada akhirnya siswa mampu mengembangkan dan memperkuat multiple literacy guna memperluas cara pandang mereka, dan sadar akan perbedaan yang ada.

Dengan demikian, melihat adanya peristiwa guru non-Muslim yang mengajar di madrasah tidak lah salah, apalagi menjadi masalah. Justruhal ini menjadi potret manifestasi dari moderasi beragama yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya. Sebab sejatinya, mencerdaskan anak bangsa dengan harmoni itu sangat indah. Jadi guru non-Muslim yang mengajar di madrasah why not?

%d blogger menyukai ini: