Apa yang ditulis oleh Alexis De Tocqueville dalam buku Revolusi Demokrasi, dan Masyarakat (2005), bahwa agama jauh lebih dibutuhkan di republik demokratis ketimbang di tempat lain (monarki). Bagaimana mungkin masyarakat lolos dari kehancuran jika ikatan moral tak dikuatkan saat kekang politik dikendurkan. Karena orang beriman, tentu hal yang paling utama adalah moralitas universal dalam mengangkat harkat martabat kemanusiaan dalam perdamaian.
Ada betulnya memang, tapi bagaimana jika jika seorang politikus memanfaatkan identitas keagamaan dalam rangka menghalangi penganut mazhab lain untuk mendukung pandangan politik tertentu dengan tuduhan-tuduhan negatif—sesat, kafir, murtad, bidah, dan lainnya—atau bahkan keyakinan lain? Mereka memiliki hasrat berupa pengakuan martabat yang lebih sempit dalam kebangkitan populisme Islam yang terpolitisasi dan terpolarisasi.
Demikian keinginan untuk diakui sebagai yang lebih unggul menurut istilah sejarawan Francis Fukuyama dalam bukunya Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian (2018), disebut sebagai megalothymia. Berani mengambil resiko besar, perjuangan monumental, dan mencari pengaruh yang lebih besar karena kelompok ini menganggap diri sebagai yang lebih unggul dan lebih mayoritas daripada yang lain, sehingga orang lain harus mengikuti kehendaknya.
Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada Tahun 2016 yang menggemparkan, karena selama 25 tahun ia menggeluti dunia bisnis dan dunia hiburan. Ia masih membutuhkan pengakuan diri sebagai orang paling ambisius di abad modern sekarang ini. Ia merasa lebih unggul dibanding yang lain. Dampaknya pada pemilu selanjutnya, ketika ia menelan pil pahit kekalahan dalam kontestasi tahta AS melawan Joe Biden.
Trump seolah menegasikan demokrasi liberal yang telah berlangsung lama dengan menampik kemenangan Joe Biden-Kamala Harris sebagai presiden terpilih dan bermanuver melalui pendukungnya di gedung Capitol Hill pada 6 Januari 2021 yang mengakibatkan 5 orang tewas.
Sebelumnya, Donald Trump dengan percaya diri mengatakan hal-hal kontroversial, termasuk melarang masuk ke AS warga dari tujuh negara yang mayoritas Muslim. Selain itu, hal kontroversial lainnya, Trump mengakui Jerusalem—kota bersejarah para nabi dari tiga agama (Yahudi, Kristen, dan Islam)—sebagai ibu kota Israel. Padahal kita semua membaca sejarah bahwa tidak ada negara Israel sebelumnya, yang ada adalah Palestina.
Kolonialisasi identitas Bani Israil sebagai bangsa dan agama yang paling unggul, membutuhkan pengakuan dunia. Melalui tangan Trump, politik identitas super power dirinya dimainkan demi mendulang suara menjelang Pilpres AS dengan menarik negara-negara Arab—Uni Emirates Arab, Bahrain, Oman, Sudan—agar mau normalisasi hubungan dengan Israel. Banyak identitas agama berkhutbah, berdakwah, dan berkampanye di lingkungan mereka sendiri sebagai kelompok yang harus menggapai akses kekuasaan negara, hanya untuk kepentingan mereka sendiri, dan bukan menjaga kehidupan universal, seperti zionis di Israel.
Sementara di Suriah, setelah Musim Semi Arab Tahun 2011, negara dengan penduduk 18 juta itu tergelincir dalam perang saudara. Yang mendasari peperangan di Suriah adalah konflik sektarian dan perpecahan di antara mereka sendiri. Suriah merupakan contoh paling ekstrem tentang permainan politik identitas etnis dan agama yang harus diakui oleh negara, seperti sikap represif pemerintah dan perlawanan oposisi yang keras dan agresif dalam konfrontasi politik.
Belum lagi keterlibatan ISIS dan semakin membaranya keterlibatan negara lain—Arab Saudi, Iran, Rusia, Turki, dan Amerika Serikat—dalam kubangan darah pertempuran yang semakin kompleks. Masyarakatnya tidak lagi mengenal keberagaman sebagai realitas kehidupan. Mereka memimpikan suatu hal yang sempit untuk mewujudkan hal besar sehingga harus mengorbankan warga negara dalam situasi luntang-lantung bermigrasi mencari negeri jauh yang damai dan yang mau menerima mereka.
Pada hakikatnya, di dunia kontemporer, keberagaman—berdasarkan agama, keyakinan, ras, etnis, warna kulit, bahasa, mazhab, dan pandangan politik atau semacamnya—merupakan fakta yang tak terbantahkan dalam kehidupan, sekaligus memiliki kekuatan nilai yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam perdamaian dalam bingkai kebahagiaan.
Apa yang terjadi di Timur-Tengah seperti di Yaman, Libya, Irak, dan seterusnya, merupakan pertunjukan diri sebagai yang lebih layak, lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Mereka tidak mengenal identitas nasional inklusif—Bhineka Tunggal Ika—seperti Indonesia. Kekuasaan agama, dinasti, dan kesukuan, masih mengakar kuat, serta minimnya rasa persatuan. Dampaknya adalah perang saudara yang biadab. Citra dunia terhadap Islam akhirnya banyak melahirkan politik identitas.
Barat menganggap orang-orang Timur sebagai orang yang tidak berperadaban. Mereka seolah membenarkan tesis Samuel Huntington (1993), bahwa perang dingin segera berganti menjadi perang baru yang disebut the clash of civilization (bentrokan peradaban). Benturan antar peradaban yang dimaksud adalah peradaban Islam dan peradaban Barat.
Akibatnya, sebagian orang Islam menganggap orang Amerika yang dikuasai Yahudi, atau orang Eropa Kristen adalah orang jahat yang harus dilawan dan diperangi. Atau lebih khusus lagi, orang Kristen adalah Barat yang jahat terhadap Islam. Orang Yahudi adalah penindas Islam. Bahkan tidak sedikit, orang Islam yang diluar kelompoknya sebagai sesat dan kafir, antek Kristen dan Yahudi Barat. Padahal mereka semua juga Islam yang masih berkiblat ke ka’bah. Semua dikategorikan dengan pola pikir hitam-putih.
Pandangan hitam-putih seperti itu sangat berbahaya. Mereka tidak melihat realitas dan tidak mau berpikir kritis konstruktif. Kemunduran Islam tidak bisa hanya dapat diselesaikan dengan hanya mengecam kanan kiri. Padangan hitam-putih sangat destruktif terhadap sosio kehidupan di lingkungan masyarakat. Padahal Ibnu Taimiyah sudah mengingatkan, al-haqa’iq fi al-a’yan la fi al-adzhan (kebenaran itu sudah ada dalam realita dan bukan hanya dalam pikiran belaka).
Kenyataan dalam perbedaan banyak warna yang cerah dan mencolok. Tidak perlu lagi kita menilai orang lain menyimpang atau buruk. Kita saja sebagai manusia, tentu tidak seratus persen benar atau baik, malah lebih banyak kesalahannya yang harus segera memohon ampunan selalu dalam ritual ibadah. Kesalahkaprahan ini semakin rumit bilamana ditambah pula kebutuhan akan pengakuan diri sebagai kelompok yang paling mayoritas dan superior. Misalnya unsur pembentuk itu adalah agama.
Biasanya politisi yang cerdik segera memanfaatkan permainan politik identitas, terutama agama. Sebagian umat pendukungnya sudah lupa bahwa agama merupakan hal fundamental dalam memperbaiki etika dan akhlak di kehidupan duniawi yang universal (rahmatan lil alamin). Tidak sempit hanya untuk kekuasaan politik. Celakanya, mereka terus bermanuver meluapkan emosi kebencian, mengintimidasi, tidak toleran, menghina, menghasut, bahkan membunuh terhadap orang-orang yang berbeda dengan mengatasnamakan agama.
Oleh karena itu, kita sebaiknya segera menyadari pluralitas Indonesia sebagai suatu kenyataan yang harus dijadikan kekuatan dalam menumbuhkan saling percaya. Kepercayaan merupakan modal sosial yang mampu mendorong Kerjasama dan gotong royong secara efektif berdasarkan norma dan nilai-nilai yang kita junjung bersama. Kita menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah untuk melindungi dan membangun kebhinekaan dari rongrongan identitas nafsu yang bersifat keduniawian.
Meski kita menaruh kepercayaan terhadap pemerintah, akan tetapi menjadi penting untuk membangun pemerintahan yang baik—penegakkan supremasi hukum, pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan, dan memerangi sekuat tenaga, daya dan upaya melawan korupsi sistemik yang membudaya—bergantung pada kebijakan dan kepentingan yang mengutamakan publik ketimbang diri sendiri dan kelompok.
Dengan begitu, maka bahaya politik identitas dapat dikurangi, bahkan dihilangkan. Saling percaya sebagai pelumas terbaik dalam kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. []
