“Tidak semua disabilitas terlihat.” demikian tema peringatan Hari Disabilitas tahun ini. Sebuah tema yang cukup mewakili keadaan kaum disabilitas khususnya di Indonesia. Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik dan Kementerian Sosial, Erniyanto, memaparkan, sebanyak 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Berdasarkan Survai Penduduk Antar Sensus atau SUPANSUS 2015.
Menurut Erniyanto, hampir setengah dari penyadang disabilitas adalah penyandang disabilitas ganda. Para penyandang disabilitas itu terdiri dari beragam kelompok usia, mulai dari usia 2-6 tahun hingga usia 60 tahun. Kondisi umum penyandang disabilitas yang dihadapi di masyarakat, ialah masih rendahnya tingkat partisipasi dalam berbagai sektor, semisal sektor pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan lainnya. Penyandang disabilitas juga dianggap masih terinklusi dari lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik yang terbatas.
Di beberapa daerah, marjinalisasi terhadap kaum difabel terlihat sangat mencolok pada fasilitas umum dan sistem pendidikan yang selama ini diperuntukan untuk sekelompok orang yang normal, dan sekalipun ada sebagian kaum difabel yang di ‘istimewakan’, karena ia merupakan orang berada dan terpandang. Dalam dunia pendidikan misalnya, domonasi ini terlihat dari mulai Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi
Mengutip Ilmuan Politik Amerika, Iris Marison Young, setidaknya ada lima aspek dalam penindasan terhadap kaum difabel yang sampai saat ini masih akrab kita temui, yakni eksploitatif, marginalisasi, pelemahan, imprealisme kultur, dan kekerasan. Klasifikasi lima aspek yang paling kentara ialah fenomena marginalisasi pendidikan kepada kaum difabel.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember, ditetapkan Majlis Umum PBB dan telah diperingati sejak tahun 1992. Peringatan ini dimaksudkan, dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas di semua bidang dan pembangunan. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan masyarakaat umum tentang pemahaman dan penerimaan terhadap penyandang difabel.
Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, kita pernah dipimpin oleh seorang difabel bernama KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Seorang Presiden yang sangat berani dalam memperjuangkan hak kostitusi dan sangat getol dalam memperjuangkan pluralisme. Dengan keterbatasan penglihatannya, Gus Dur justru bisa melihat manusia seutuhnya. Sehingga Gus Dur bisa bersikap humanis. Ia perjuangkan hak-hak minoritas yang terpinggirkan. Ia bela kelompok-kelompok yang kerap tertindas.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang tepat hari ini, sekali lagi diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat itu adalah kita sendiri. Jangan lagi ada yang mencemooh, meminggirkan dan mengabaikan penyandang difabel.
Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita semua, sekitar 1400 tahun yang lalu, selalu berada digaris depan untuk memastikan bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan dipenuhi hak kebutuhannya. Beliau menekankan, bahwa disabilitas tidak mempengaruhi kesempurnaan mereka di mata Allah. Nabi juga mengajarkan, bahwa disabilitas bukanlah hukuman dari Allah, namun merupakan pengampunan atas dosa yang pernah mereka lakukan.
Seperti dalam sabdanya, Tiada seseorang tertusuk duri atau yang lebih dari itu, keceuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa (HR. Bukhari). Rasulullah SAW selalu mengangkat harkat dan martabat kaum difabel dan menghapus kesedihan atau penderitaan yang mereka alami.
Pemahaman kita harus dikembalikan pada kedudukan manusia lahir di bumi adalah sama, manusia lahir di bumi dengan kondisi apapun merupakan kodrat yang turun dari Tuhan. Manusia lahir tidak bisa memilih lahir dari rahim orang kaya atau miskin, laki-laki atau peremuan, begitupula dalam kondisi difabel atau atau sempurna. Semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak bisa dirubah, meski ada usaha-usaha dari manusia untuk memperbaiki. Sistem kesetaraan manusia untuk mencapai sebuah keadilan sosial tanpa melihat suku, ras, atau kondisi sosial, semuanya berhak mendapatkan kesamaan dibidang hukum, ekonomi, sosial, politik, layanan publik, pendidikan dan lainnya.
Pemerintah pun harus lebih memperhatikan lagi secara khusus terhadap penyandang difabel sebagai bentuk penghargan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah harus mendorong terwujudnya budaya masyarakat yang menghormati dan memuliakan kaum difabel. Selain itu juga, pemerintah perlu mempermudah akses dan layanan publik untuk kaum difabel, lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan penyandang difabel, serta dukungan finansial yang pantas.
Masyarakat umum dan penyandang difabel mesti dibekali pemahaman, informasi, dan sarana prasarana. Dalam dunia pendidikan, sosialisasi dan simulasi aksesbiltas disabilitas mesti diajarkan. Dengan meyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai keahlian, keterampilan, bakat, dan kemauan, diharapkan penyandang difabel dapat hidup mandiri, kreatif, dan sejahtera.
Sarana prasarana untuk menunjang aktivitas kaum difabel juga harus terus diperbaiki, supaya mereka dalam beraktivitas tidak lagi membutuhkan uluran tangan orang lain. Pada proses pembangunan fasilitas umum misalnya seperti JPO, trotoar, halte bus, sekolah dan lainnya penyandang difabel dapat juga di libatkan, mulai dari perencanaan, perancangan, pengelolaan, hingga pengawasan.
Secara fisik, kaum difabel memang tidak sesempurna yang lain, namun mereka sebenarnya punya keahlian yang jarang dimiliki orang banyak, sayangnya keahlian itu kurang mendapat perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dalam masyarakat umum. Oleh karenanya dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional (International Day of Disable Persons) hendaknya menjadi pengingat kita untuk terus dan tetap memuliakan kaum difabel.
