Ada kecemasan tersendiri ketika melihat fenomena sosial-keagamaan dan politik di Tanah Air kini. Bukan kekhawatiran tak berdasar. Namun, gejolak yang sejauh ini menggejala di negeri kita memiliki kemiripan dengan pola terjadinya kekacauan mahabesar di Suriah, yang mana menyebabkan negara itu terlilit krisis multidimensional berkepanjangan. Kehidupan damai di sana seakan dijungkirbalikkan seratus delapan puluh derajat menjadi krisis oleh tangan-tangan oportunis.

Seperti halnya Indonesia, Suriah adalah negara heterogen yang didiami beragam keyakinan, suku, etnis, dan tradisi keberagamaan. Pendidikan dan kesehatan di sana tak berbayar. Secara kacamata sosial-ekonomi, kehidupan masyarakatnya pun relatif akur, damai, dan bahkan lebih sejahtera daripada masyarakat kita, mengacu pada data Human Development Index (HDI). Dengan menarik benang ini, kita setidaknya lebih dahulu memiliki gambaran bagaimana kehidupan di Suriah sebelum perang dan titik kesamaannya dengan bangsa kita.

Sekian tahun lalu, narasi “Jangan Suriahkan Indonesia” sempat menjadi perbincangan di ruang publik. Wacana itu beredar di tengah konflik politik-kemanusiaan Suriah akibat perang, yang ditakutkan juga akan menimpa Tanah Air kita. Karena disinyalir ada gerakan-gerakan yang berpotensi menggiring Indonesia jatuh pada jurang pertikaian serupa.

Konflik Suriah telah terjadi sejak 2011 dan sampai sekarang masih berlangsung dengan eskalasi yang fluktuatif. Kini, wacana syrianisasi tersebut kembali penting untuk dicermati sekaligus diwaspadai, sebagai upaya preventif agar negeri ini tidak terjerumus pada pengalaman kelam laiknya Suriah.

Fenomena yang bermunculan di panggung masyarakat sejauh ini, menjadi sinyalemen kuat akan potensi kekisruhan dengan skala yang cukup besar. Jaringan kelompok garis keras multi-level yang bersarang di Tanah Air, menyalin dan menempel ke negeri kita satu per satu pola yang menyebabkan krisis di Suriah. Mendeteksi hal ini memang seperti menempatkan kepingan puzzle yang terserak, karena harus memboyong kemari fragmen-fragmen yang berada nun jauh di Syam sana.

Pola men-Suriah-kan Indonesia setidaknya terlihat dari beberapa pergerakan yang saling terkait satu sama lain. Pertama, politisasi agama sedemikian rupa yang dilakukan oleh pihak oposan pemerintah Suriah sebagai strateginya untuk kepentingan kekuasaan. Tuntutan semula adalah demokratisasi tetapi kemudian berubah menjadi pendirian negara Islam, yang selanjutnya dipenuhi dengan sentuhan kepentingan politik-ekonomi global.

Demikian halnya yang terjadi di Indonesia. Simbol-simbol agama lekat dipadukan dengan berbagai upaya propaganda untuk mendelegitimasi pemerintah dan ditukar dengan pendirian sistem Islam formalistik. Kalimat tauhid dan takbir dikumandangkan menyertai kalam-kalam penuh kebencian dan hasutan. Masjid pun tak jarang dikooptasi sebagai lahan manuver politik dan sentimen terhadap non-Muslim. Jika di Suriah telah nampak siapa saja aktor globalnya, maka di Indonesia pun sudah ada hipotesanya.

Mimbar khotbah menjadi sentral aktivisme dan orasi politis sarat hujatan untuk mengelabui pandangan masyarakat antara kesakralan agama dan profanitas politik. Persis dengan apa yang dulu terjadi di Suriah menjelang krisis. Apapun namanya, jika sudah dibungkus brand agama, memang terlihat menjanjikan. Pemaksaan hubungan biologis, ketika diubah istilah menjadi “jihad nikah” saja menjadi seolah absah. Seperti kelakuan gerakan radikal transnasional, ISIS.

Kedua, adanya upaya menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan tuduhan murahan yang terus digulirkan. Yang tentunya diedarkan dengan jasa hoaks melalui media-media ternama. Di Suriah, gerakan oposan-radikal tersebut giat membenturkan masyarakat dan pemerintah melalui isu sektarianisme Sunni-Syiah. Presiden Basyar Assad yang seorang Alawi dituduh kafir dan disebut girang membantai kalangan Sunni. Faktanya, Sunni-Syiah di sana hidup berdampingan. Persentase kabinet dan petinggi militer pemerintahan Assad pun didominasi kalangan Sunni. Dan masih ada sejumlah alasan lain yang menunjukkan bahwa isu Sunni-Syiah hanya topeng belaka.

Dalam konteks Indonesia, bisa kita cermati bagaimana pemerintahan saat ini dihujani stigma-stigma negatif. Apa yang kelompok haluan keras ini hadirkan adalah suasana seolah-olah kita sedang dalam medan jihad melawan rezim anti-Islam yang pro komunis dan PKI, serta menjadi kroni Cina. Adapun Islam dan otoritas keulamaannya digambarkan terhimpit dan harus dibela. Seruan jihad yang deras disuarakan telah mengisi alam bawah sadar sebagian masyarakat. Yang celakanya, jihad hanya dipahami sempit sebagai tindakan angkat senjata saja. Mengemukanya video azan dengan redaksi ajakan jihad sembari mengangkat pedang, menjadi sepotong bukti bibit psikologi untuk berperang.

Ketiga, memanfaatkan posisi tawar tokoh agama sebagai aktor untuk mengeruk simpati masyarakat dan memobilisasi massa. Mereka muncul dengan narasi penuh kekerasan dan kebencian, seperti seorang agamawan Suriah bernama Adnan al-Arour yang berujar akan mencincang daging klan Alawi. Selain itu, kita tentu mengenal Syekh Yusuf al-Qardhawi. Ketika konflik Suriah, ulama Mesir yang bermukim di Qatar ini menyerukan fatwa untuk ‘jihad’ melawan Assad. Ia mendukung pemberontak–yang umumnya para teroris dari pelbagai faksi–untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

Dan di saat yang sama, ulama moderat dan tidak pro-oposisi dihabisi. Dialah Syekh al-Syahid Sa’id Ramadhan al-Buthi yang dibom saat menggelar pengajian di masjid, karena dianggap menjilat pemerintah melalui pernyataan yang dibuatnya. Syekh al-Buthi mengatakan, bahwa siapapun yang menganggap diri mereka sebagai mujahidin (dengan turut serta berperang melawan pemerintahan yang sah), ia telah mengikuti fatwa yang keliru dan diminta untuk bertobat. Syekh al-Buthi syahid dengan membawa sepenuh cinta pada negerinya, yang dengan itu ia malah dituduh penjilat dan musuh agama.

Gelagat-gelagat pemuka agama yang renyah berujar kasar juga sesuatu yang nyata di negeri kita. Status dan pengaruhya membuat segolongan masyarakat kehilangan nalar berpikir sehat, yang membikin mereka sampai hati mempersekusi keluarga salah satu pejabat negara baru-baru ini. Memang tidak ada dan jangan sampai ada ulama yang ditumpas laiknya Syekh al-Buthi. Namun di sini, yang terjadi adalah pembunuhan karakter sebagian tokoh agama nasionalis dan relatif moderat dengan disematkannya klaim liberal, Syiah, juga penjilat pemerintah.

Komposisi krisis Suriah terdiri dari propaganda, agitasi, hoaks, serta pertukaran berbagai kepentingan. Negeri tersebut adalah korban dari permainan politik-ekonomi global dan provokasi di tingkat sipil yang luar biasa terstruktur dan masif. Oknum di belakang panggung menjadikan para teroris yang keblinger dengan ideologi radikal sebagai bidaknya. Fabrikasi hoaks diatur untuk membuat konflik lokal Suriah menjadi isu global. Dan benar, tidak sedikit milisi dari berbagai negara berdatangan ke Suriah untuk ‘jihad’, begitu juga bantuan dana yang sering salah alamat mengalir deras justru ke kantong pihak teroris.

Suriah, lebih-lebih Indonesia, adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Tangan-tangan oportunis dunia penunggang konflik telah berhasil menggoyang Suriah demi menghisap kekayaan alamnya, melalui skenario konflik yang disengaja. Jangkauan pandang harus diperluas. Kita perlu melihat skema konflik dari sudut pandang geopolitik serta ekonomi-politik agar tak rentan terpapar intrik. Tidak cukup menganalisa fenomena populisme agama hanya dengan perspektif hitam-putih, karena bagaimanapun yang dihidangkan kalangan Islamis adalah sajian-sajian gurih khas agama. Sedangkan yang berbau politis, diselinapkan di balik meja.

Barangkali perbandingan ini terkesan berlebihan atau mengada-adakan sesuatu yang seolah tak mungkin terjadi. Dulu, pemerintah Suriah tak terlalu menganggap bahaya sel-sel kelompok radikal selama mereka tidak angkat senjata. Namun faktanya, kini Suriah luluh lantak dan dihuni prahara berlarut. Semua itu hanya membuahkan krisis kemanusiaan, bukan demokratisasi yang menjadi tuntutan awal. Ini harga mahal yang harus dibayar untuk kehendak liar berkuasa dan disintegrasi masyarakat bangsa.

Radikalisme, intoleransi, dan terorisme ibarat bom waktu. Yang jika tak kunjung sadar akan bahayanya, kapanpun bisa meledak. Ada banyak kesamaan variabel serta patron konflik di Suriah dengan pola kekacauan di Indonesia selama ini. Atas dasar itu, Syekh Adnan al-Afyouni, mufti Damaskus yang juga wafat karena dibom belum lama ini, pernah mewanti-wanti masyarakat kita agar tidak gampang terhasut kepentingan politik berjubah agama. Karena pasti akan ada pihak yang memboncengi dan mempolarisasi.

Apapun itu, jauh lebih baik bagi kita untuk waspada dan sedini mungkin menyadari potensi konflik yang lebih besar. Sebuah langkah antisipasi amat penting, daripada mempertaruhkan asumsi akan mustahilnya krisis serupa, tetapi potensial menyisakan penyesalan di hari kemudian. Baik pemerintah maupun kalangan sipil harus terus bersinergi menjaga pola sosial-keagamaan dan politik dalam ruang yang sehat. Supremasi hukum harus dijalankan untuk menindak siapapun yang berlaku kriminal. Suriah adalah pelajaran berharga bagi kita. Indonesia adalah rumah keberagaman kita yang wajib dijaga dan dicintai bersama. Jangan Suriahkan Indonesia! Wallahu a’lam. []

%d blogger menyukai ini: