Isu Jender merupakan isu yang kontroversial, khususnya di kalangan masyarakat religius di negeri ini. Sebagai pembaca wacana jender, saya beberapa kali menuliskan hal-hal berhaluan feminisme yang bagi saya menarik, kemudian membagikannya di sosmed. Tidak jarang, menuai respon yang sinis. Termasuk pertanyaan naif semacam “memang hak-hak apa saja yang harus disetarakan, kak?” dan “coba jelaskan HAM yang mana yang ngak setara antara laki-laki dan perempuan.”
Pengalaman itu membat saya menyadari bahwa sosialisasi pengetahuan jender di sekitar kita masih sangat minim. Akibatnya, kita masih kurang peka terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender yang marak terjadi, bahkan membudaya di lingkungan kita.Ketidakadilan maupun ketimpangan jender yang terabaikan, lama-lama dianggap sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya demekian (kodrat). Kondisi ini menciptakan struktur dan sistem ketidakadian jender yang tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah.
Misalnya, pada kasus Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang perempuan terpaut jauh dengan laki-laki. Hasil analisa Satuan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014 menunjukan TPAK perempuan sebesar 50,22%, sedangkan TPAK laki-laki 83,05%. Angka TPAK ini menunjukkan bahwa dari 100 perempuan usia produktif, hanya 50 orang yang dapat berpartisipasi di pasar kerja. Kondisi ini seringkali dianggap wajar oleh pandangan konservatif, karena perempuan diharuskan berperan di rumah. Apakah rendahnya pendidikan, kualiatas ekonomi, sulit bekerja, dan keterbatasan akses tertentu lainnya, merupakan kodrat perempuan?
Pada dasaranya, analisis jender merupakan kacamata baru untuk melengkapi analisis sosial yang telah ada sebelumnya, seperti analisis kelas, analisis kultural, dan analisis wacana. Perspektif jender digunakan sebagai konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu, seperti masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.
Jender diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan, perbedaan itu tidak bersifat kodrati melainkan hasil konstruksi sosial-budaya. Perbedaan jender berbeda dengan perbedaan sex atau jenis kelamin yang merupakan kodrat, jender dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya, tergantung konteks budaya setempat.
Sebagai sebuah pisau analisis, jender digunakan untuk mengupas makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menemukan implikasinya pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kultural yang lebih luas. Pespektif jender melihat sisi yang selama ini tidak terlihat dengan teori analisis lain. Persoalan kesetaraan dan keadilan jender telah menjadi isu kepedulian yang sangat penting secara global.
Prinsipnya, perbedaan jender laki-laki dan perempuan itu tidak menjadi masalah, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan. Sayangnya, dalam realitas kita, seperti dikatakan Siti Musdah Mulia, perbedaan jender telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan (gender inequality) pada kehidupan sosial masyarakat, dialami laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, dibanding laki-laki, kaum perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan, terutama pada pemenuhan hak asasi mereka.
Setiap orang berhak atas hak-hak asasi dan kebebasan fundamental kemanusiaan. Secara normatif, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 tidak membeda-bedakan manusia, termasuk pula tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak asasi dan kewajiabn yang sama sebagai manusia. Namun, dalam realitas sosiologis di masyarakat, dijumpai begitu banyak pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.
Ironisnya lagi, walaupun sudah ada Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, tidak serta merta melenyapkan berbagai bentuk perlakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial. kasus-kasus perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan, perusakan alat reproduksi, pornografi, pelacuran paksa, perdagangan perempuan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya menjadi masalah sosial yang tidak sederhana. oleh karena itu, kesenjangan antara idealita HAM dan realita masyarakat inilah yang mengundang kritik sosial, di antaranya kritik berspektif jender.
Diskriminasi atau ketidakadilan jender, sebagaimana kesimpulan Siti Musdah Mulia, merupakan segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar konstruksi sosial tentang jenis kelamin. Berakibat mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia. Pada akhirnya mengusik kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun pada jenis kelamin tertentu. Setidaknya, telah dikenal lima jenis diskriminasi jender yang mengakar di tengah masyarakat, yaitu subordinasi, stereotip, beban ganda, marginalisasi, dan perlakuan kekerasan.
Bukankah kita sering menemukan, anggapan bahwa laki-laki lebih berhak dari perempuan, perempuan setelah laki-laki, di bawah laki-laki atau pelengkap laki-laki? Hal demikian bukanlah kodrat, melainkan subordinasi atau penomorduaan perempuan, yang pada perinsipnya setara dengan laki-laki. Subordinasi ini menyebabkan posisi startegis dalam pengambilan keputusan apapun hanya mengandalakan laki-laki dan kurang menganggap perempuan.
Selain itu, kita tentu sering mendengar, mitos yang menyudutkan perempuan, seperti perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah, cengeng, dan emosional. Hal ini juga bukan kodrat, tetapi stereotip atau pelabelan negatif pada diri perempuan. Stereotip tidak boleh dibiarkan, karena sangat merendahkan status dan potensi perempuan di mata sosial. Misalnya, anggapan perempuan sebagai makhluk penggoda atau fitnah, menyebabkan budaya victim blaming pada korban perkosaan.
Peminggiran perempuan dari ranah publik, seperti dunia politik dan pembangunan ekonomi. akibat anggapan anggapan negatif tertentu atas jender perempuan, perempuan tidak diharapkan keterlibatannya. ini disebut dengan marginalisasi, tentu saja bukan kodrat, tapi diskriminasi jender.
Beban ganda atau double burden, barang kali merupakan ketidakadilan jender yang paling kurang disadari, dan bahkan dinormalisasi. Double burden dialami oleh perempuan yang bekerja sekaligus menanggung beban tugas rumah tangga. Adanya asumsi kodrat peran perempuan adalah di rumah, membuat perempuan yang bekerja mendapat syarat untuk mengerjakan juga pekerjaan rumah sebagai tugas tamanya.
Kekerasan pada perempuan merupakan isu sentral dalam wacana ketidakadilan jender. Berdasarkan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU), kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 431.471 kasus pada 2019 lalu. Fakta ini harusnya cukup membuka mata kita terhadap realita ketidakadilan jender. Violence atau kekerasan merupakan puncak diskriminasi perempuan, terjadi di ruang publik maupun pribadi, seolah-olah tidak ada tempat aman bagi perempuan. Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang terjadi pada perempuan, mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis.
Dengan demikian, jelas banyak sekali masalah sosial di sekitar kita yang disebabkan oleh ketidaksetaraan jender. Cara pandang masyarakat yang masih cenderung bias jender, membelenggu kebebasan perempuan, serta berpotensi melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan sebagai sesama manusia. Kita harus lebih peka terhadap ketidakadilan jender yang marak terjadi. Kesadaran dan kepekaan kita sangat penting untuk merealisasikan kesetaraan HAM menjadi kenyataan. Berbagai wujud diskriminasi dan ketidakadilan jender, memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan mereka, termasuk menghambat kemajuan bangsa dan negara.
