“Hampir semua orang bisa mengatasi kesengsaraan, tetapi jika anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan”. Demikian kata Abraham Lincoln, seorang Presiden Amerika Serikat ke-16 yang sukses menjadi pemimpin besar berkat perjuangannya menghapuskan perbudakan dalam konfederasi.

Di era reformasi ini, masyarakat umum dan organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya, memerlukan pemimpin-pemimpin yang menghayati peran dan fungsinya. Bila masyarakat dan organisasi dipimpin oleh pemimpin yang demokratis, maka ada harapan bahwa bangsa kita berhasil menjalani proses demokratisasi dan kemudian mencapai cita-cita kehidupan yang adil dan makmur sesuai yang dicita-citakan.

Bernard Bass dalam buku Kepemimpinan B.R. Wirjana (2005:3) menjelaskan, bahwa ada tiga cara dasar untuk menjadi pemimpin, yaitu beberapa pembawaan kepribadian yang memungkinkan seseorang secara alami mencapai peran kepemimpinan, adanya krisis atau kejadian yang penting menyebabkan seseorang muncul untuk menghadapinya sehingga menampilkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang luar biasa pada seseorang, dan yang memilih untuk menjadi pemimpin.

Sebagai bangsa yang mayoritas dengan keberagaman agama, budaya, suku, dan ras melahirkan bermacam pemikiran pola tingkah laku dan sifat. Sebagai pemimpin harus dapat menselaraskan keberagamaan ini sehingga tidak ada yang merasa dikucilkan. Inilah salah satu tantangan besar yang berada dalam kondisi serba modernisasi.

Menurut James L. Gibson dalam Pasolog (2010:110), kepemimpinan adalah suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Menurut Ralph M. Stogdill dalam Ambar Teguh Sulistyani (2008:13), kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Lalu Joseph C. Rost dalam Ambar Teguh Sulistyani (2008:13), kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpindan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya.

Selain pendapat para ahli, tentu masih terdapat banyak pendapat lagi terkait dengan definisi kepemimpinan itu sendiri. Dari definisi itu, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan kerjasama demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pemimpin pada era sekarang dituntut harus bisa memahami bagaimana yang diinginkan oleh rakyatnya dengan harapan bangsa dan negara yang dipimpinnya dapat disegani oleh bangsa lain dalam segi pemikiran dan kebudayaan. Tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya kemerdekaan bagi segala bangsa tanpa memandang bagaimana dia, apa agamanya, apa sukunya, apa warna kulitnya. Serta bisa merangkul semua golongan masyarakat karena suatu negara berdiri tidak karena hanya oleh satu kelompok atau satu golongan, tetapi semua suku dan golongan.

Syarat pemimpin agar dapat dicintai oleh rakyatnya adalah selain beberapa kriteria di atas adalah bisa merakyat, karena masyarakat ingin ada kehadiran pemimpin yang merangkul mereka secara dekat. Dengan begitu, menunjukkan suatu bentuk kepedulian pemimpin kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan itu merupakan wujud nyata bahwa sebenarnya tidak ada jarak antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Sifat pemimpin yang disebutkan di atas tersebut pernah kita miliki pada sosok Gus Dur. Beliau adalah tokoh yang fenomenal, bahkan tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di manca negara. Hal Itu disebabkan karena gagasannya yang sangat maju pada masanya, bahkan orang-orang pada masa itu belum memikirkan sampai sejauh apa yang dipikirkan oleh Gus Dur.

Lelaki yang mempunyai nama lengkap KH. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur adalah cucu dari seorang pahlawan nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Hadratussyaikh KH.Hasyim Asy’ari. Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 04 Agustus 1940. Gus Dur adalah sosok yang sederhana, meski pernah menjadi orang nomor satu di negeri ini, beliau tidak lantas menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya.

Gus Dur benar-benar hadir bagi orang-orang yang merasa terhina untuk membantu mereka agar segera bangkit dengan memberi pengertian bahwa hidup mereka juga berguna. Dan tidak ada hal di dunia ini yang diciptakan dengan sia-sia semata.

Dalam konsep agama yang dianutnya, Gus Dur menjelaskan, Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi atau monarkhi.

Hal yang terpenting bagi Gus Dur, adalah terpenuhinya tiga kreteria, yaitu: pertama, mengedepangkan prinsip-prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkan keadilan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Tak ada pula doktrin bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam, demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan.

Negara dalam perspektif Gus Dur adalah hukum atau aturan. Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif, karena etika kemasyarakatan yang diperlukan. Dalam persoalan mendasar misalnya, dalam diskursus Islam tidak monolitik, terkadang memakai Istikhlaf (penunjukan wakil), Bay’ah (janji setia),ataupun Ahlu al-Halli wa al-Aqdi (orang yang berwenang melepaskan dan mengikat). Apa yang menjadi keinginan Gus Dur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan dalam negara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam, yakni penerimaan Pancasila sebagai ideologi.

Gus Dur juga mengenalkan setidaknya dua teori besar yang yang harus kita teruskan, yang pertama pluralisme. Pluralisme adalah sebuah paham yang mengakui dan mempercayai adanya perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan agama, ras, kelompok, suku budaya, dan adat istiadat. Dalam membicarakan pluralisme, Gus Dur tak jarang menghubungkannya dengan agama, karena agama inilah yang sering dimanfaatkan oleh mayoritas dalam menindas dan menekam secara diam-diam kaum minoritas.

Konsep pluralisme Gus Dur sangat sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Ia mencoba untuk menerapkan sila-sila dalam Pancasila yang salah satunya adalah mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang selama ini sila itu hanyalah angan-angan belaka. Hal tersebut terjadi karena selama ini banyak sekali ketimpangan sosial dalam masyarakat, yang imbasnya membuat masyarakat saling ada jarak pemisah.  Namun semua jarak itu coba untuk dihilangkan oleh Gus Dur dengan membuat konsep baru yang memanusiakan manusia.

Gus Dur tahu betul bagaimana untuk menghargai serta menghormati orang lain dengan tingkah laku yang sopan santun, welas asih yang membuat nyaman orang-orang yang didekatnya. Beliau sangat paham bagaimana menjaga harkat martabat orang lain dengan cara menghargai hak-hak kelompok lain tanpa harus menghakimi orang itu salah atau benar.

Pandangan Gus Dur terhadap pluralisme tercermin pada sikapnya yang membela minoritas dan non -Muslim dan melakukan kerjasama dengan siapa saja secara terbuka, baik dengan kelompok Kristen, Hindu, Budha, maupun kelompok Islam yang lain, Ahmadiyah dan Syi’ah. Kelompok minoritas lain yang sering dibela Gus Dur adalah penganut Konghucu, kendati negara tidak mengakui keberadaan negara ini khususnya pada masa Ode Baru.

Namun Gus Dur tetap membelanya sebagai hak pribadi terhadap suatu keyakinan tentang kebenaran ajaran yang dianut. Pembelaan dan pengakuannya terhadap hak minoritas ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial kebangsaan dan praktek demokrasi.

Yang kedua adalah teori pribumisasi, istilah “Pribumisasi Islam” pertama kali dilontarkan tahun 1980-an oleh Gus Dur sebagai ganti atas istilah indigenization dalam bahasa Inggris. Pribumisasi Islam lahir dalam konteks perhatian Gus Dur untuk tidak menjadikan Islam sebagai alternatif terhadap persoalan-persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Ini berbeda dengan sebagian komunitas gerakan Islam pemurnian, para pencari “Islam asli dan otentik”.

Gus Dur adalah seorang pemimpin  kharismatik transformasional. Pola transformasional yang muncul ini berdasarkan kebijakan Gus Dur yang cukup visioner, seperti pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, membuka hubungan dagang dengan Israel, pemisahan TNI-POLRI, seringnya melakukan reshuflle kabinet, mengeluarkan Dekrit Presiden, dan seringnya melakukan kunjungan ke luar negeri.  Meskipun Gus Dur dalam mengambil kebijakan tersebut cenderung mengandalkan sikap kharismatik yang dimilikinya. Namun Gus Dur tidak pernah melakukan tekanan dan ancaman dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan militer.

Dengan demikian, menurut saya setiap pemimpin negara mempunyai ciri khas masing-masing dan mempunyai cara dalam memimpin negaranya. Tapi Gus Dur menunjukkan hal lain dalam memimpin negara Indonesia kala itu. Beliau  hadir bukan sebagai Presiden, tapi dia hadir sebagai Bapak Bangsa yang bisa mengayomi semua golongan. Beliau tidak pernah membeda-bedakan apapun agamanya, apa sukunya. Itu semua tidak menjadi persoalan bagi Gus Dur karena yang terpenting adalah kita Indonesia.

Karena hal itu Gus Dur menjadi teladan bagi bangsa Indonesia maupun pemimpin negara lain karena beliau mampu merangkul semua golongan. Beliau selalu ingin membangun pondasi perdamaian di setiap sisi kehidupan berbangsa. Atas alasan itu Gus Dur menjadi sosok yang dicintai oleh rakyatnya tanpa terkecuali. Itulah bentuk kepemimpinan sejati yang dicontohkan oleh Gus Dur.

%d blogger menyukai ini: