Karantina dan PCR Dihapus, Kemenag Sesuaikan Aturan Kebijakan Haji dan Umrah Arab Saudi

BeritaKarantina dan PCR Dihapus, Kemenag Sesuaikan Aturan Kebijakan Haji dan Umrah Arab...

Pemerintah Arab Saudi telah mencabut sejumlah aturan yang diberlakukan terkait Covid-19. Di antaranya, penghapusan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan karantina. Mendengar hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) berupaya menyesuaikan sejumlah aturan bagi jemaah yang hendak berangkat haji dan umrah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menilai kebijakan Saudi yang baru ini akan berdampak pada penyelenggaraan umrah. Untuk itu, Hilman berharap Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) bisa mengambil langkah penyelarasan.

Turunnya kebijakan yang dipilih Arab Saudi sangat memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama karena bagaimanapun pemberlakuan tes PCR, jaga jarak, pemakaian masker, dan karantina selama masa pandemi sangat signifikan di Tanah Air. Pada agendanya Kemenag akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, kemudian dilanjutkan kepada BNPB dan Kemenkes yang selama ini berperan banyak dalam menangani kasus seputar Covid-19.

Dilansir dari Kemenag.go.id, Hilman menambahkan “Terkait keputusan Saudi Arabia mencabut sebagian besar dari kebijakan protokolnya, khususnya berkenaan dengan karantina dan PCR, maka akan ada konsekuensi juga terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Saya optimis akan segara ada penyelarasan kebijakan. Apalagi, Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuain kebijakan masa karantina,” ucapnya di Jakarta, Minggu (6/3/2022).

Di samping itu, pada pernyataan sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, Indonesia akan menjadi negara pertama yang mendapatkan informasi terkait kelanjutan kebijakan apakah haji pada tahun ini haji akan diselenggarakan atau tidak dari Menteri Haji Arab Saudi.

Namun, lebih lanjut Menag Yaqut tetap mengingatkan bahwa kepastian pemberangkatan haji sangat bergantung pada kebijakan pemerintah Arab Saudi. Sehingga setiap informasi yang didapat akan segera direspons dengan pendekatan-pendekatan secara resmi dan personal antara pihak pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.

Artikel Populer
Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.