ISLAMRAMAH.CO, Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Setelah NU kembali ke khittah pada tahun 1984, NU tidak terkait dengan organisasi politik praktis mana pun. Meskipun demikian, NU terlibat aktif membangun nasionalisme atau kebangsaan melalui politik nasional dan kemaslahatan, bukan politik praktis dan juga bukan politik jabatan.
Sebagai organisasi keagamaan, tentu saja NU tidak terlibat dalam dukung-mendukung politik, termasuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Oleh karena itu, NU harus tetap netral terhadap partai politik atau kandidat capres dan cawapres manapun. Meskipun demikian, NU membebaskan kadernya untuk terlibat memilih dan dipilih dalam politik.
Menurut intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi atau akrab disapa Gus Mis, meskipun NU bukan sebagai partai politik namun NU memiliki politik kemaslahatan, yaitu membuka ruang seluas-luasnya kepada kader NU untuk berbakti kepada NKRI. Karena itu, menurut Gus Mis, langkah PBNU yang merekomendasikan empat nama cawapres dinilai bernuansa politik praktis dan bukan berorietasi pada politik kemaslahatan.
“Menurut saya, PBNU harus membuka ruang seluas-luasnya kepada kader dan warga NU untuk berbakti pada NKRI. Ini sesuai dengan politik kemaslahatan yang dirumuskan NU. Rekomendasi 4 nama dapat ditengarai NU berpolitik praktis, bernuansa elitis, dan tidak berorientasi kemaslahatan,” tulis Gus Mis dalam akun twitternya, Kamis (9/8)/
Sebelumnya, dalam sidang pleno, PBNU merekomendasikan empat nama cawapres untuk Jokowi pada pilpres 2019. Langkah itu dinilai elitis dan ditengarai bernuansa politik praktis.
